Akuntansi Pancasilais: Mengembalikan Ruh Masyarakat Indonesia yang Spiritualis Humanis

Adverst

Menulis adalah rangkaian aktivitas mentransformasikan pengalaman kognitif ke dalam teks-teks verbal. Pengalaman kognitif apapun, baik pengalaman sensasional maupun pengalaman ideasional. Sehingga, menulis mampu membangkitkan daya intelektual dan menjinakkan imajinasi liar, menulis tidak sekedar mengidentifikasi karakteristik pengalaman objektif, namun melibatkan seluruh penilaian, pengukuran, yang kemudian merangsang gagasan di dalamnya.

Melihat realitas bangsa kita yang kaya akan sumber daya alam, tentu ini menjadi daya tarik bagi para pengusaha dan pemilik modal baik dalam negeri maupun luar negeri. Hal ini dapat diamati semakin meningkatnya pemilik modal asing yang berinvestasi di berbagai sektor, begitu pula pemilik modal (pengusaha) dalam negeri, yang berorientasi menggali dan memaksimalisasi keuntungan sebesar-besarnya, entah demi kemakmuran bersama atau hanya untuk kepentingan kelompok tertentu.

Beragam konsekuensi logis yang ditimbulkan, mulai dari eksploitasi alam, pembakaran hutan, pengambilalihan (perebutan) lahan masyakarakat yang semakin termarginalkan, penindasan pekerja, dan korupsi yang tak terbantahkan semakin menjadi-jadi penuh dengan drama dan modus. Fenomena-fenomena  yang muncul akibat ulah manusia di belahan dunia manapun, menandakan bahwa manusia mulai kehilangan jiwa kemanusiaannya, yang tersisa hanya rasioanalitas tanpa pertimbangan spiritualitas. Individualistik menjadi simbol kemakmuran merenggut jiwa altruistik.

Akuntansi merupakan bagian inheren yang berperan membantu kepentingan-kepentingan tersebut, baik ia sebagai ilmu maupun sebagai praktik. Wajah akuntansi yang masih sarat dengan budaya kapitalis, mementingkan dan mengutamakan kebutuhan dan keinginan pemilik modal, tanpa memikirkan akibat yang ditimbulkan dari akitivitasnya. Sistem akuntansi yang belaku masih sarat dengan kepentingan materi, apalagi masih barada pada subordinat sistem ekonomi kapitalisme (anak kandung kapitalisme).

Jika sistem ekonomi kapitalisme masih menjadi corak khas dalam suatau negara, maka dengan sendirinya akuntansi akan bersifat kapitalisme pula. Basis akuntansi merupakan cerminan dari kondisi budaya suatu negara. Budaya suatu negara dan sistem sosial-ekonomi (ideologi) yang ada akan saling memengaruhi, dan membentuk basis akuntansi yang relevan. Hal ini seharusnya juga berlaku di Indonesia, namun tampaknya akuntansi yang mengakar di Indonesia jauh dari ideologi yang ada.

Indonesia memiliki ideologi yang sakral dikenal dengan Pancasila, yang jauh dari nilai-nilai kapitalisme, jauh dari nilai-nilai individualis, dan sarat dengan nilai-nilai ketimuran. Namun, sistem ekonomi khususnya dalam domain akuntansi sangat kental dengan corak kapitalisme, baik secara keilmuan (teoritis) maupun pada taraf praktisi. Kamayanti (2012) mengatakan bahwa akuntansi saat ini sudah jauh dari nilai-nilai etis bangsa Indonesia. Harahap (2013:4) juga menggambarkan akuntansi ala kapitalisme sebagai alat untuk mengumpulkan harta dan memeliharanya agar proses akumulasi kekayaan berjalan lancar dan penguasaannya tetap di tangan kapitalis. Implikasi sistem ini, manusia terjebak dalam kuasa yang utilitarian-hedonis, karena perhatian yang besar pada aspek materi dalam kapitalisme akuntansi (Triyuwono, 2012:24).

Sistem akuntansi yang selama ini dipahami secara parsial terbatas pada fragmen ekonomi, sehingga sebuah organisasi atau perusahan hanya berorientasi pada profit atau materi. Seperti yang diungkapkan oleh ekonom Amerika Milton Friedman bahwa tujuan dasar perusahaan adalah mengejar keuntungan dan bukan sebagai lembaga sosial, sehingga tidak memiliki kewajiban untuk memperhatikan aspek-aspek sosial. Alasan ini pula yang menjadi dasar penolakan Milton terhadap akuntansi sosial. Aspek-aspek lainnya seperti sosial, politik, dan budaya seakan-akan terpisah dan tidak memiliki garis inheren dengan dimensi ekonomi. Akhirnya, pemahaman seperti inilah yang melahirkan masyarakat economic man yang memiliki kecenderungan pragmatis, individualis (self-interest), rasional dan opportunistik. Nilai-nilai altruistik yang hilang dalam bara api individualistik akuntansi kapitalis mengakibatkan manusia berorientasi harta serta kepentingan diri dan kehilangan kesadaran bahwa mereka bagian dari masyarakat sosial yang saling berkontribusi.

Maka, menjadi penting untuk melepaskan sistem akuntansi Indonesia dari belenggu akuntansi barat (kapitalis) dan merekonstruksi atau memodifikasi sistem akuntansi melalui wawasan atau paradigma budaya Pancasila, yang merupakan ideologi bangsa Indonesia yang sangat idealis dan relevan. Meskipun tidak mudah, apalagi mayoritas pemikir-pemikir ekonomi akuntansi masih mengacuh pada standar-standar yang ditetapkan berdasarkan sistem akuntansi barat.

Internalisai Wawasan Pancasila Dalam Wajah Akuntansi

Akuntansi berdasarkan sila Ketuhanan yang Maha Esa. Akuntansi memengaruhi dan dipengaruhi oleh kondisi sosial  yang mengalami perubahan yang bersifat dinamis mengikuti perkembangan zaman. Melalui akuntansi yang berbasis pada nilai Ketuhanan, manusia diajarkan untuk semakin menyadari bahwa dirinya bukanlah siapa-siapa dalam kehidupan melainkan sebagai khalifathullah di muka bumi. Akuntansi berdasarkan sila Ketuhanan YME, selain manusia mempertanggungjawabkan aktivitas keuangan mereka kepada dunia, tetapi juga mempertanggungjawabkan aktivitas keuangannya kepada Tuhan sebagai Sang pemilik segala yang ada dibumi. Tuhan sebagai pusat aktivitas dan pertanggungjawaban.

Mulawarman (2013:153) menyatakan bahwa perkembangan teknologi, tanah, pangan dan energi yang berujung pada terbentuknya nilai kapitalisme, disadari atau tidak secara langsung akuntansi terbawa dalam arus peradaban manusia. Inilah yang menjadi realitas dari akuntansi saat ini, yang lebih memfokuskan diri kepada unsur fisik semata daripada nilai Ketuhanan.

Konsep akuntansi modern yang dibuat oleh Luca Pacioli sebenarnya sudah mencerminkan adanya keterkaitan antara akuntansi dengan agama. Penggunaan kalimat In The Name of God sebagai pembuka pada laporan keuangan yang digagas olehnya menunjukkan adanya nilai Ketuhanan dalam Rahim akuntansi (Kamayanti, 2012). Selain itu, profesi Luca Pacioli sebagai seorang biarawan menunjukkan adanya dorongan untuk menggabungkan pemikiran antara akuntansi itu sendiri dengan pertanggungjawaban kepada Tuhan agama.

Meskipun terdapat juga pihak yang meragukan kehadiran Luca Pacioli sebagai pelopor terbentuknya akuntansi modern. Hal ini terdapat dalam pernyataan Harahap (2012:37-41) yang mengklaim bahwa akuntansi yang dibawakan oleh Luca Pacioli sudah dipraktekkan oleh kebudayaan Arab mulai abad 9 M. Sedangkan Triyuwono (2012:22-23) berpendapat bahwa teknik akuntansi modern berasal dari kebudayaan Spanyol yang pada waktu itu merupakan negara Muslim dan pusat perkembangan teknologi di Eropa.

Untuk memanifestasikan akuntansi yang merekatkan relasi manusia dengan Tuhan, maka Triyuwono (2006) mengusulkan konsep akuntansi yang berbasis kepada semangat manunggaling Kawulo-Gusti (penyatuan dengan Tuhan). Pemahaman ini terinsipirasi dari ajaran Syekh Siti Jenar yang beranggapan bahwa segala sesuatu berasal dari Tuhan dan kembali kepada Tuhan. Konsep manunggaling Kawulo-Gusti sendiri sebenarnya bukan hanya diajarkan oleh satu agama semata, tetapi juga banyak diajarkan oleh agama-agama lain. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar bahwa Tuhan adalah pusat pertanggung-jawaban dan segala sesuatu akan kembali kepadanya.

Berdasar pada konsep manunggaling Kawulo-Gusti dalam akuntansi, kerendahan hati manusia tentunya sangat diperlukan untuk dapat menyatu dengan Tuhan. Penyatuan ini tidaklah tercapai apabila manusia memiliki sifat egois dan rasional tanpa membuka wawasan yang transedental spiritual. Kerendahan hati inilah sebagai wujud akuntansi berbasis spiritual berketuhanan. Oleh karena itu, melalui akuntansi yang berbasis pada nilai spiritual, manusia diajarkan untuk semakin menyadari bahwa dirinya bukanlah pemilik tunggal dalam kehidupan, tanggungjawab kmanusia tidak terhenti pada batas keduniaan. Namun, akuntansi berdasarkan sila Ketuhanan yang Maha Esa adalah proses mempertanggungjawabkan aktivitas keduniaan kepada Tuhan.

Akuntansi berdasarkan sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Akuntansi merupakan proses memanusiakan manusia. Dimaknai sebagai proses mengembalikan kodrat manusia sebagai makhluk humanis, yang tidak hanya mengutamakan kepentingan pribadi semata, namun juga kepentingan bersama atau sosial.

Proses memanusiakan manusia merupakan suatu upaya mengembalikan nilai yang hilang dalam pemikiran akuntansi modern saat ini, dengan mampu menghadirkan kembali nilai-nilai humanis. Untuk membentuk pribadi manusia yang humanis, akuntansi tidak memahami satuan moneter (uang) sebagai alat ukur tunggal, namun akuntansi juga harus memperimbangkan satuan tidak terukur yang tidak dapat dikuantifikasi dengan satuan uang.  

Dalam konsep akuntansi, manusia memiliki peran penting mengingat manusia adalah pihak perencana, pembuat, pelaksana, dan sebagai penentu arah kebijakan dan perkembangan konsep akuntansi. Pemikiran akuntansi berdasarkan perspektif entitas bisnis menunjukkan adanya pihak tertenu yang diistimewakan dalam kegiatan ekonomi. Pihak-pihak seperti pemilik, kreditor dan investor merupakan pihak yang diistimewakan dan diprioritaskan dari hasil kegiatan ekonomi. Pemikiran ini menyebabkan adanya berbagai pihak yang terlibat dalam kegiatan bahkan menjadi penentu kerberhasilan usaha tidak mendapatkan perhatian. Pemikiran akuntansi modern ini pula yang menimbulkan adanya kelas sosial disadari atau tidak, memiliki pertentangan dengan nilai Pancasila.

Sila kedua Pancasila sebagai sila “Kemanusiaan yang adil dan beradab”, akuntansi sebagai satu kesatuan tatanan sosial-ekonomi dituntun untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yang tidak sekedar unsur materi semata. Akuntansi dituntut untuk memenuhi kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi. Akuntansi tidak boleh memandang satuan uang sebagai satu-satunya alat ukur, tetapi akuntansi juga harus mempertimbangkan satuan kualitas tak terukur yang bertujuan untuk membentuk pribadi menjadi manusia humanis.

Berdasarkan gambaran di atas, dapat disimpulkan bahwa akuntansi merupakan proses memanusiakan manusia. Memanusiakan manusia dipahami sebagai sebuah proses menghidupkan hakikat kemanusian sebagi mahluk yang humanis, yang mengutamakan kepentingan bersama di samping kepentingan pribadi. Kehidupan seorang manusia sangat bergantung dengan kehidupan manusia lainnya. Sehingga hal ini pulalah yang menjadi latar belakang lahirnya konsep akuntan humanis.

Akuntansi humanis merupakan suatu upaya mengembalikan nilai yang hilang dalam pemikiran akuntansi modern saat ini. Dalam pemikiran akuntansi modern, manusia dididik menjadi pribadi yang mementingkan diri sendiri (self-intersest) tanpa memedulikan kepentingan orang lain. Akuntansi hanya dijadikan alat untuk mengejar hal-hal material dan mengabaikan kebutuhan non materi, akhirnya membentuk manusia yang individual dan bermental materialisme, di samping menciptakan suatu kelas sosial yang dapat memengaruhi perusahaan untuk menindas kaum lemah dan memanjakan kaum pemilik beserta investor. Maka, untuk menghilangkan pemikiran material tersebut, akuntansi harus hadir menjadi solusi mengembalikan roh kemanusian. Dengan demikian, kerangka kerja akuntansi berdasarkan sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menjadi proses memanusiakan manusia melalui suatu aktivitas perekonomian.

Akuntansi berdasarkan sila Persatuan Indonesia. Persaudaraan yang merupakan hakekat akuntansi berdasarkan sila ketiga Pancasila, memiliki tujuan untuk merekatkan hubungan antar komponen perusahaan atau aktivitas ekonomi. Jika dalam konsep akuntansi modern terdapat hubungan yang memisahkan antara pemilik dengan karyawan serta investor dengan masyarakat, maka dalam sifat persaudaraan hubungan tersebut dihilangkan, yang ada adalah satu kesatuan holistik dalam aktivitas ekonomi.

Semangat persatuan dalam sila ketiga ini, pada dasarnya mengajarkan manusia untuk tidak berperilaku egoistik, namun dituntut untuk memiliki sifat altruistik. Persatuan yang dibangun atas dasar asas keluargaan yang utuh. Meskipun terdapat berbagai macam golongan, mereka semua bersama-sama membangun suatu kesadaran tersendiri untuk hidup bersama-sama dalam satu lingkungan.

Latif (2012: 564-565) mendeskripsikan adanya perjuangan kepada kepentingan sendiri (self-interested individuals) dalam sistem kapitalisme yang merupakan basis dari akuntansi modern. Konsep akuntansi memusatkan manusia sebagai individual yang berorientasi pada laba. Konsep ini tidak mengenal rasa berbagi antar umat manusia, bahkan nilai Ketuhanan sekalipun. Hal ini menjadi dasar tujuan dibangunnya rumusan akuntansi dalam perspektif sila ketiga Pancasila.

Berangkat dari suatu pemikiran akuntansi modern yang selama ini bertumpuh pada kepuasan pemilik semata, sehingga menimbulkan suatu kesan bahwa akuntansi hanya diciptakan bagi kepentingan pemilik semata. Sifat egoisme tersebut, tentu saja bertentangan dengan semangat Pancasila yang menjunjung tinggi rasa kekeluargaan dalam suatu kegiatan ekonomi.

Dalam lingkup yang lebih luas, konsep akuntansi modern yang lahir dari rahim kapitalisme dapat menimbulkan perpecahan kesenjangan sosial, serta pengistimewaan kelas pemilik dan investor. Juga, mengakibatkan terpisahnya jarak hubungan antar golongan yang berpartisipasi dalam kegiatan perekonomian. Pemilik dan investor yang berorientasi pada keuntungan merasa bahwa dirinya berhak atas hasil yang telah dimiliki. Demi meraup keuntungan sebesar-besarnya, mereka mengabaikan kepentingan pihak lain, sehingga berujung pada kecemburuan sosial yang menjadi titik tolak terjadinya perpecahan dan perusakan tatanan sosial. Maka, menjadi hal yang wajar, jika para buruh atau pihak korban lainnya melakukan aksi demonstrasi penuntutan hak kesejahteraan.

Berdasar pada fenomena tersebut, sudah seharusnya konsep akuntansi modern (akuntansi kapitalisme) yang berwatak self-interest digantikan oleh semangat gotong royong yang berwawasan sila ketiga Pancasila. Pemilik, investor dan karyawan merupakan satu kesatuan kompenen yang tidak bisa dilihat secara terpisah. Semua pihak yang terlibat dalam suatu aktivitas perekonomian dalam sebuah perusahaan harus mendapatkan perhatian dan keuntungan terutama dalam hal yang berkaitan dengan kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, akuntansi sebagai sebuah konsep yang turut andil dalam menentukan arah keberhasilan perusahaan, tidak lagi berpihak pada kepentingan tertentu, tetapi menghadirkan konsep yang holistik.

Pemikiran akuntansi yang berwawasan gotong royong ini, pada dasarnya merupakan upaya menghidupkan kembali semangat perekonomian yang sesuai dengan pasal 33 UUD 1945. Sitorus (2015) mengatakan bahwa asas gotong royong yang menjadi dasar dalam membangun akuntansi berdasarkan sila ketiga Pancasila tidaklah lengkap jika tidak ada semangat kebhinekaan di dalamnya. Tanpa adanya semangat kebhinekaan, asas kekeluargaan yang menjadi roh dalam akuntansi sila ketiga hanyalah sekedar formalitas semata dan tidak mampu diaplikasikan dengan baik. Terlebih, jika dalam suatu perusahaan masing-masing pihak memiliki berbagai macam kepentingan yang semuanya harus ditaati. Pastilah sangat sulit untuk membentuk suatu “keluarga” dalam perusahaan.

Semangat Bhineka Tunggal Ika yang diajarkan oleh Mpu Tantular, pada dasarnya mengajarkan manusia untuk tidak mengutamakan kepentingannya sendiri. Sitorus (2015) mengungkapkan bahwa manusia terdiri atas berbagai macam sifat dan karakter sehingga sangat sulit untuk memadukan berbagai macam karakter tersebut masing-masing pihak memiliki kepentingan dan argumen masing-masing. Begitu juga halnya dalam suatu perusahaan yang memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi, tentunya dibutuhkan penyatuan tujuan serta arah kebijakan yang sama untuk mempermudah jalannya kegiatan operasional. Dapat dikatakan bahwa akuntansi haruslah mampu menyatukan berbagai macam kepentingan dan tujuan untuk membentuk perusahaan yang berbasis kekeluargaan. Dalam lingkup yang lebih luas, akuntansi harus memersatukan berbagai macam kepentingan bangsa untuk membentuk akuntansi yang menyantukan, tidak hanya sekedar kepentingan ekonomi semata.

Olehnya itu, penerapan semangat sila ketiga “persatuan” dalam akuntansi, tentunya dibutuhkan juga suatu rasa kebanggaan terhadap perusahaan atau negara. Tanpa adanya rasa kebanggaan tersebut tidaklah mungkin timbul cinta dan kasih yang tulus untuk bersama-sama mengembangkan suatu kesejahteraan bersama. Hal inilah yang mesti menjadi pertimbangan dalam perumusan instrumen dan konsep akuntansi, agar tercipta suatu semangat persaudaraan antara pemilik, investor, karyawan, dan masyarakat, sehingga terwujud sebuah tatanan sosial yang teratur tanpa kecemburuan sosial yang merugikan semua pihak. Maka, konsep akuntansi berdasarkan sila Persatuan Indonesia hadir menciptakan persaudaraan dalam kaitannya dengan kegiatan aktivitas perekonomian.

Akuntansi erdasarkan Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Konsep kerakyatan yang dibangun dalam sila keempat Pancasila menyertakan musyawarah sebagai wujud kebersamaan. Berbeda dengan konsep akuntansi modern yang menggunakan angka sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Musyawarah merupakan jalan utama yang harus ditempuh, baik dalam hal pengambilan keputusan ekonomi perusahaan maupun dalam hal pembuatan standar akuntansi. Proses musyawarah ini mampu mencapai mufakat dan dapat menghilangkan nilai egoisme (kepentingan tersembunyi) yang melekat dalam akuntansi, demi kepentingan bersama.

Akuntansi tidak hanya dirumuskan berdasarkan pada tujuan kelas tertentu, akuntansi harus dibangun berdasarkan pada kepentingan dan kesejahteraan bersama. Konsepsi akuntansi dikonstruksi untuk mewujudkan kepetingan rakyat secara luas, tidak terbatas pada kepentingan perusahaan atau pemilik dan investor. Akuntansi tidak hanya memfokuskan diri pada perusahaan besar semata, namun juga bekonsentrasi pada usaha kecil dan menengah yang sesuai dengan paradigma Pancasila (Ludigdo 2012). Begitu pula negara sebagai regulator dan pelayan publik harus memihak kepada rakyat, bukan melayani kelas atas semata. Prinsip akuntansi tidak bisa dibuat demi tujuan kepentingan bisnis semata tanpa memedulikan nasib dan kepentingan rakyat sebagai salah satu unsur terbentuknya tatanan sosial. Sehingga, dalam sila keempat Pancasila menekankan bahwa rakyat harus menjadi tujuan utama.

Pemikiran akuntansi modern saat ini, masih dibuat dalam kerangka kepentingan segelintir golongan yang menyebabkan adanya perpecahan sosial dalam masyarakat. Akuntansi modern yang penuh dengan konsep kapitalisme, maka sampai kapanpun kaum kelas atas menjadi prioritas utama sedangkan masyarakat menengah ke bawah akan menjadi kaum tersisih. Dalam jangka panjang, jika hal ini tidak dirubah dengan prinsip berkedaulatan rakyat maka akan menimbulkan suatu perselihan yang oleh Karl Marx disebut sebagai perselisihan revisonisme (Suseno 2013:24), perselisihan antara masyarakat kelas bawah dengan kaum pemilik modal. Selama pemilik modal masih melakukan akumulasi kekayaan, selama itu pula bayang-bayang kebangkitan perlawanan kaum marginal menjadi ancaman.

Pemaknaan sila keempat Pancasila, serta ketiga sila lain yang saling memiliki keterkaitan, demi mewujudkan suatu konsep akuntansi yang berbasis kepada kesepakatan bersama, maka unsur kepentingan individual mesti dieliminasi. Sangat tidak mungkin nilai Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, serta kerakyatan dapat terwujud dalam akuntansi jika kebebasan individual yang menjadi konsep utama dalam akuntansi modern masih melekat. Sementara, wawasan Pancasila mengenai konsep musyawarah untuk mencapai mufakat sendiri merupakan bentuk kebebasan yang berlandaskan kepada semangat kerakyatan. Kebebesan yang diberikan demi kepentingan bersama berbeda dengan konsep kebebasan seluas-luasnya bagi kepentingan individual. Proses musyawarah ini dapat menghilangkan sifat individualisme yang melekat dalam diri akuntansi.

Dalam musyawarah mufakat, pengambilan keputusan tidak hanya berpatokan pada angka kuantitatif semata, tetapi merupakan bentuk pengambilan keputusan yang mengutamakan kebersamaan dari sudut pandang yang lebih luas. Semua pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan akuntansi, baik dalam hal jalannya kegiatan perekonomian suatu perusahaan maupun proses pembuatan suatu standar akuntansi menahan kepentingan dirinya masing-masing untuk membangun suatu kerangka baru yang digunakan untuk tujuan kepentingan bersama, dengan menempatkan rakyat sebagai prioritas utama dalam akuntansi.

Berdasarkan gambaran di atas, menghadirkan akuntansi yang berwawasan Pancasila dengan merekonstruksi akuntansi kapitalisme dapat mewujudkan kesejahteraan bersama, serta terwujudnya masyarakat yang harmonis berlandaskan asas kekeluargaan dan gotong royong. Di sinilah kehadiran akuntansi dituntut untuk tidak sekedar mensejahterakan golongan tertentu semata, namun juga memfokuskan diri bagi kepentingan seluruh rakyat, terutama dalam hal distribusi nilai lebih. Karena, kesejahteraan suatu bangsa tidak dapat dilihat dari bertambahnya jumlah masyarakat kelas atas atau besarnya nilai lebih yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan, namun juga dilihat dari adanya pemerataan distribusi keuntungan dari aktivitas perekonomian. Dengan demikian, formulasi akuntansi berdasarkan sila keempat merupakan proses mengangkat derajat rakyat dalam aktivitas perekonomian sekaligus bentuk upaya pemerataan dalam pengentasan kemiskinan. 

Akuntansi berdasarkan Sila Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia. Keadilan dapat dipandang sebagai sebuah keseimbangan hubungan aktivitas keuangan antara manusia dengan dirinya, manusia dengan sesama manusia, dan manusia dengan Tuhan. Nilai-nilai akuntansi harus menjunjung tinggi nilai humanity yang berkeadilan dan bertanggungjawab terhadap kepetingan sesama, tidak mementingkan diri sendiri yang hanya memikirkan keutungan materi semata.

Akuntansi yang menyeimbangkan hubungan manusia kepada Tuhan dan sesama, pada dasarnya merupakan dua sisi mata yang saling mendukung satu sama lain. Melalui pertanggungjawaban manusia kepada Tuhan dalam aktivitas keuangan, manusia diajarkan untuk selalu bersyukur atas berkat yang diberikan oleh-Nya. Demikian pula sebaliknya, melalui pertanggungjawaban kepada sesama, manusia tidak hanya diajarkan untuk mengutamakan kepentingan dirinya semata, namun juga bertanggungjawab terhadap kepentingan bersama (Sitorus, 2015).

Akuntansi yang berkeadilan dapat dipandang sebagai suatu keseimbangan antara unsur materi dengan unsur non materi. Di mana, masyarakat tidak hanya sekedar mengenal akuntansi sebagai pendistribusian materi semata, namun juga melihat bahwa melalui prinsip berkeadilan tersebut, persaudaraan antar komponen masyarakat dapat terpelihara. Sementara, konsep akuntansi modern saat ini, penuh dengan unsur materi, sehingga sangat perlu diseimbangkan dengan unsur non materi, untuk menciptakan keseimbangan antara kebutuhan jasmani dengan kebutuhan batiniah dalam diri manusia.

Menghayati wawasan sila kelima, bahwa keadilan sosial yang dimaksud dalam Pancasila tidak hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan fisik semata, namun juga melihat kebutuhan non materi yang menjadikan manusia hidup dalam kerangka holistik. Dengan demikian, jika melihat konsep akuntansi modern yang penuh dengan pengukuran dan penumpukan materi, dapat dikatakan bahwa unsur keadilan masih belum terpenuhi. Dengan konsep materi tersebut, manusia perlahan-lahan menjadi suatu pribadi yang hanya mengutamakan kebutuhan jasmani semata. Hal ini tentu berkontradiksi dengan wawasan Pancasila yang sangat menghindari sifat mengutamakan diri dan materi.

Melalui wawasan akuntansi berkeadilan, para stakeholder tidak hanya sekedar mengenal, tetapi juga mengimplementasi dalam wujud nyata untuk menciptakan keadilan sosial. Akuntansi berkeadilan hakekatnya merupakan perwujudan dalam sistem ekonomi Pancasila. Dengan menerapkan sudut pandang berkeadilan dalam paradigma akuntansi, maka secara langsung ataupun tidak, kita diarahkan untuk berorientasi kepada pemerataan kesejahteraan masyarakat. Hal ini tidak lepas dari fungsi keadilan sebagai suatu sarana untuk menjaga stabilitas kehidupan perekonomian masyarakat (Gunadi 1981:142). Sedangkan Latif (2012:597-598) berpendapat bahwa orientasi ekonomi yang berpatokan kepada semangat keadilan sosial merupakan visi dan misi bagi kesejahteraan Indonesia. Sementara, Swasono (2013) menekankan sila keadilan sosial sebagai suatu tuntutan rakyat untuk membangun suatu perekonomian berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan.

Tantangan pembangunan ekonomi global dewasa ini, sulit menemukan pemikiran akuntansi yang berkeadilan dalam kehidupan masyarakat. Apalagi pada era dasawarsa ini, negara membuka pintu seluas-luasnya dan tergabung dalam perdagangan bebas untuk meningkatkan pendapatan domestik brutonya. Implikasinya, standar akuntansi juga mengalami dampak dalam perkembangan ekonomi global ini, seperti tejadinya penyesuaian atau konvergensi regulasi dengan standar akuntansi internasional (seperti FASB atau IFRS) serta semakin membuka diri bagi para investor asing dalam menggerakkan perekonomian.

Oleh karena itu, dalam merumuskan konsep akuntansi berkeadilan, perlu diterapkan musyawarah untuk mengakomodasi kepentingan semua golongan masyarakat. Semua kalangan pelaku ekonomi, baik dari kalangan kelas atas ataupun kelas menengah ke bawah, harus duduk bersama-sama memikirkan, bagaimana konsep akuntansi yang dapat mengakomodasi kepentingan seluruh unsur masyarakat.

Penggunaan musyawarah sebagai dasar pembentukan paradigma akuntansi menjadi sangat penting mengingat keberagaman masyarakat Indonesia yang tentu saja menimbulkan banyak segi pemikiran. Perumusan paradigma akuntansi tidak hanya dapat menggunakan dasar suara terbanyak ataupun pemaksaan atas suatu konsep, karena hal ini menandakan tidak adanya rasa hormat dan saling mengakomodasi antar golongan masyarakat (Sitorus, 2015).

Berdasarkan penjelasan di atas, akuntansi harus mampu menghadirkan wajah-wajah konseptual berkeadilan berlandas pada wawasan sila Pancasila. Akuntansi berkeadilan tidak hanyak sebatas konseptual yang menjadi pemanis diskursus pemikiran akuntansi, tetapi benar-benar dapat diwujudkan secara nyata dalam aktivitas perekonomian perusahaan atau negara. Indonesia harus mampu keluar dari kukungan akuntansi kapitalisme bernuansa individualis menuju akuntansi berkeadilan, berperikemanusiaan, holistik, dan altruistik.

Apabila konsep akuntansi tersebut dapat terwujudkan dalam kehidupan bangsa, maka pada masa yang akan datang kesejahteraan bersama bukanlah hal yang mustahil untuk dapat terwujud. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa formulasi akuntansi berdasarkan sila-sila Pancasila sebagai bentuk antitesis akuntansi kapitalisme dapat menyeimbangkan kebutuhan jasmani dan rohani manusia, terwujudnya keadilan sosial, tatanan masyarakat yang teratur, serta mengembalikan marwah sprititualis dan humanis masyarakat Indonesia.

Referensi

  1. Gunadi, T. 1981. Sistem Perekonomian Menurut Pancasila dan UUD 45. Bandung: Angkasa.
  2. Harahap, S. S. 2013.Teori Akuntansi (13 ed.). Jakarta: Rajawali Pers
  3. Kamayanti, A. 2012. Cinta: Tindakan Berkesadaran Akuntan (Pendekatan Dialogis Dalam Pendidikan Akuntansi). Simposium Nasional Akuntansi 15. Banjarmasin.
  4. Latif, Y. 2012.Negara Paripurna Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila. PT. Gramedia. Jakarta. Ludigdo, U. 2012. Memaknai Etika Profesi Akuntansi Indonesia Dengan Pancasila. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
  5. Ludigdo, U. 2012. Memaknai Etika Profesi Akuntansi Indonesia Dengan Pancasila. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
  6. Mulawarman, A. D. 2013. Nyanyian Metodologi Akuntansi Ala Nataatmadja: Melampaui Derridian Mengembangkan Pemikiran Bangsa Sendiri. Jurnal Akuntansi Multiparadigma. Vol. 4, No. 1, hlm. 149-164.
  7. Sitorus, Jordan Hotman Ekklesia. 2015. Membawa pancasila dalam suatu definisi akuntansi. Jurnal Akuntansi Multiparadigma. Vol. 6 No. 2 Halaman 175-340.
  8. Suseno, F. M. 2013. Dari Mao ke Marcuse. Jakarta: PT Gramedia.
  9. Swasono, S. E. 2013. Pancasila dan Tanggung Jawab Intelektualitas Kita Pendekatan Teoritis-Akademis dan Ideologis. Kongres Pancasila 4. Yogyakarta.
  10. Triyuwono, I. 2006. Akuntansi Syari’ah: Menuju Puncak Kesadaran Ketuhanan Manunggaling Kawulo-Gusti. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.
  11. Triyuwono, I. 2012. Akuntansi Syariah: Perspektif, Metodologi dan Teori (2 ed.). Jakarta: Rajawali Pers.

Author: Jumardi @Manusialasiai

Bumi Panrita
About Bumi Panrita 86 Articles
Manusia Bugis

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*