Fraud: Telaah Teoritis Dalam Mengungkap Motivasi Pelaku Kecurangan

Adverst

Kredit Foto: accuratesalescenter.com
Kredit Foto: accuratesalescenter.com

JUMARDI

Suatu profesi yang besar tidak diukur dari berapa besar kebebasan mutlak yang dipunyainya. Ia juga tidak ditentukan oleh berapa patuhnya profesi itu kepada hukum dan ketentuan perundang-undangan. Yang menentukan kebesaran suatu profesi adalah seberapa besar kepatuhannya akan hal-hal yang tidak dapat dipaksakan kepadanya (namun mengandung nilai-nilai luhur).  

Lord Moulton

Fraud merupakan praktik yang dapat dilakukan oleh orang-orang dari dalam maupun dari luar organisasi, untuk mendapatkan keuntungan, baik pribadi maupun kelompok, baik secara langsung maupun tidak langsung, di mana tindakan tersebut dapat merugikan pihak lain. Institute of Internal Auditors (IIA) mengemukakan bahwa tindakan fraud mencakup berbagai tindakan illegal yang disengaja. Fraud dapat dilakukan oleh orang dalam ataupun di luar organisasi yang bisa menguntungkan ataupun merugikan organisasi. Secara teoritis, fraud merupakan tindakan yang tidak jujur dengan tujuan untuk menipu pihak lain untuk keuntungan pelaku yang merugikan pihak yang menjadi korban (Alridge dan Parry, 1985).

Secara umum, fraud dapat merugikan keuangan perusahaan maupun keuangan negara. Pelaku fraud biasanya dilakukan oleh oknum pimpinan dan pegawai yang bekerja pada suatu organisasi atau perusahaan tempat dia bekerja, bahkan pelakunya ada dari orang yang tugasnya mengoperasikan sistem operasi organisasi atau perusahaan dan juga menjalankan sistem pengendalian intern. Fraud akan semakin sulit terdeteksi, bila dilakukan oleh pimpinan ataupun manajemen dibandingkan dengan yang dilakukan oleh karyawan atau bawahan.

Fenomen maraknya fraud baik di lembaga swasta maupun negara menimbulkan pertanyaan: Mengapa oknum-oknum tertentu melakukan fraud? Mengapa pejabat tinggi dengan kedudukan dan penghasilan yang tinggi, seperti para politisi pembuat keputusan, dan bahkan lembaga peradilan sebagai garda terdepan pemberantasan korupsi, manajer perusahaan yang memiliki peran penting dalam membangun dan mengembangkan perusahaan, justru terlibat dalam tindakan fraud?

Tak dapat dipungkiri bahwa fraud menimbulkan problem yang besar. Beberapa kasus skandal yang terjadi baik skala nasional maupun internasional, lembaga swasta dan negara, yang melibatkan orang besar atau petinggi menyebabkan kerugian yang sangat besar yang berimbas kepada masyarakat dan negara, bahkan memicu terjadinya krisis moneter. Kasus-kasus seperti skandal Enron-Arthur Andersen, Worldcom, Toshiba, Olympus, Petrobas, British Telecom, Wallstreet, PT. Hanson International, Garuda Indonesia, PT. Kimia Farma, Asabri, Jiwasraya dan banyak lagi kasus-kasus besar yang melibatkan banyak pejabat negara dan Kantor Akuntan Publik (KAP).

Baca juga: https://bumipanritakitta.com/profesionalisme-akuntan-garuda-indonesia/

Baca juga: https://bumipanritakitta.com/habis-garuda-terbitlah-jiwasraya/

Skandal kecurangan timbul tenggelam tak berujung. Fraud merupakan persolaan lama namun memiliki modus baru yang bermacam-macam. Di lembaga negara, pemeritntah telah mengeluarkan berbagai macam peraturan, hukum, dan standar tata kelola institusi, tetapi belum mampu membendung terjadinya fraud. Begitu pula di lembaga swasta atau perusahaan, meskipun telah menerapkan standar operasional kerja dan sistem pengendalian internal, celah untuk melakukan kecurangan tetap saja ada.

Di Indonesia, praktik-praktik seperti penyalahgunaan wewenang, penyuapan, pemberian uang pelicin, pungutan liar, pemberian imbalan atas dasar kolusi dan nepotisme serta penggunaan uang negara untuk kepentingan pribadi, oleh masyarakat diartikan sebagai suatu perbuatan korupsi dan dianggap sebagai hal yang lazim terjadi di negara ini. Ironisnya, walaupun usaha-usaha pemberantasannya sudah dilakukan lebih dari empat dekade, praktik-praktik tersebut tetap berlangsung, bahkan ada kecenderungan modus operandinya lebih canggih dan terorganisir, sehingga makin mempersulit penanggulangan-nya. Begitu pun di lembaga swasta, praktik-praktik seperti korupsi, penyalahgunaan asset (asset misappropriation), dan kecurangan dalam laporang keuangan (fraudulent financial reporting) masih menjadi fenomena yang sering terjadi.

Oleh sebab itu, menjadi penting untuk mengkaji akar penyebab terjadinya fraud. Karena banyaknya kasus fraud dapat menghambat jalannya roda pemerintahan ataupun perusahaan swasta, sehingga tujuan dari pembangunan dan pengembangan organisasi, termasuk dampak terhadap kesejahteraan masyarakat tidak dapat tercapai. Beberapa teori telah memberikan gambaran bagaimana fraud itu dapat terjadi. Teori-toeri mengenai fraud telah banyak diuji dan dibuktikan oleh peneliti-peneliti yang menganalisis secara mendalam faktor-faktor yang menyebabkan individu melakukan kecurangan, baik kecurangan yang dilakukan secara personal maupun kolektif.

Aspek Teoritis Mengenai Fraud

Perkembangan teori fraud diawali dengan oleh tulisan Cressey (1953), mengenai white collar fraud yang diikuti oleh Albrecht, Romney, dan Cherrington (1982), yang mengemukakan bahwa insentif dan tekanan, kesempatan, pembenaran merupakan tiga faktor utama seseorang melakukan fraud, yang dikenal sebagai fraud triangle (segitiga fraud). Albrecht (2002) mendefinisikan fraud sebagai suatu tindakan kriminal. Lebih lanjut lagi menurut Albrech (2002), fraud adalah penggunaan segala cara oleh seseorang untuk mendapatkan keuntungan terhadap orang lain dengan melakukan hal yang tidak benar yang meliputi kejutan, tipu daya, kelicikan atau pembohongan dan hal-hal yang lainnya di mana orang lain dicurangi. Pengertian dasar fraud menurut Garner (2004) adalah penyalahartian kebenaran atau penyembunyian fakta yang materiil yang menyebabkan seseorang bertindak merugikan terhadap pihak lain. Sedangkan menurut Alridge dan Parry (1985), fraud adalah tindakan yang tidak jujur dengan tujuan untuk menipu pihak lain untuk keuntungan pelaku yang merugikan pihak yang menjadi korban.

Berdasarkan dari beberapa definisi ini, dapat diartikan secara luas bahwa fraud sangat berkaitan dengan penipuan (deception), ketidakjujuran (dishonest) dan niat (intent). Fraud menyangkut cara-cara yang dihasilkan oleh akal manusia yang dipilih oleh seseorang untuk mendapatkan suatu keuntungan dari pihak lain dengan penyajian yang salah atau palsu. Hal ini sejalan yang diungkapkan Singleton et al. (2006) bahwa fraud, theft, defalcation, irregularities, white collar crime, dan embezzlement adalah terminologi yang sering dipertukarkan.

Menurut O’Gara (2004), fraud dapat dilihat dari dua dimensi, yakni jenis fraud dan pelaku fraud. Jika dilihat dari jenisnya, maka fraud terdiri dari penyalahgunaan internal atau korupsi dan kecurangan dalam pelaporan. Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) mengkategorikan kecurangan dalam tiga kelompok, yaitu kecurangan laporan keuangan (financial statement fraud), penyalahgunaan aset (asset misappropriation), dan korupsi (corruption). Kecurangan laporan keuangan (fraudulent statements atau financial statement fraud) dapat didefinisikan sebagai kecurangan yang dilakukan oleh manajemen dalam bentuk salah saji material laporan keuangan yang merugikan investor dan kreditor. Kecurangan ini dapat bersifat finansial atau kecurangan non financial. Jenis fraud ini sangat dikenal para auditor yang melakukan general audit (opinion audit). Penyalahgunaan aset (asset misappropriation) dapat digolongkan ke dalam kecurangan kas dan kecurangan atas persediaan dan aset lainnya, serta pengeluaran-pengeluaran biaya secara curang (fraudulent disbursement).

Asset misappropriation atau “pengambilan” aset secara ilegal dalam bahasa sehari-hari disebut mencuri. Namun dalam istilah hukum, “mengambil” aset secara ilegal (tidak sah atau melawan hukum) yang dilakukan oleh seseorang yang diberi wewenang untuk mengelola atau mengatasi aset tersebut, disebut menggelapkan. Korupsi (corruption) terbagi ke dalam pertentangan kepentingan (conflict of interest), suap (bribery), pemberian illegal (illegal gratuity), dan pemerasan (economic extortion). Pengertian korupsi ini tentu saja berbeda dengan pengertian korupsi yang terkandung dalam Undang-undang 31 tahun 1999 jo Undang-undang 20 tahun 2001. Dalam bahasa hukum positif (UU No. 31 Tahun 1999 jo UU 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) pengertian korupsi secara umum, adalah perbuatan yang diancam dengan ketentuan pasal-pasal UU No 31 tahun 1999. Dalam salah satu pasal, korupsi terjadi apabila memenuhi tiga kriteria yang merupakan syarat bahwa seseorang bisa dijerat dengan undang-undang korupsi, ketiga syarat tersebut adalah melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, dan merugikan keuangan negara atau perkonomian negara. Dengan kriteria tersebut maka orang yang dapat dijerat dengan undang-undang korupsi, bukan hanya pejabat negara saja melainkan pihak swasta yang ikut terlibat dan badan usaha/korporasi pun dapat dijerat dengan ketentuan undang-undang korupsi.

Secara sederahan dapat disimpulkan, bahwa jenis fraud terdiri dari: aset misappropriation, didefinisikan sebagai penyalahgunaan atau pencurian aset dan harta perusahaan atau pihak lain yang terkait perusahaan. Ini merupakan bentuk fraud yang paling mudah dideteksi karena sifatnya yang dapat diukur. Fraudulent statements, tindak kejahatan ini umumnya dilakukan oleh pejabat atau eksekutif perusahaan atau instansi pemerintah untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya. Caranya, dengan merekayasa data transaksi atau laporan keuangan dalam penyajian laporan keuangannya untuk memperoleh keuntungan. Dan corruption, tindakan yang banyak terjadi di negara-negara yang penegakan hukumnya masih lemah dan tata kelola belum baik, seringkali tidak dapat dideteksi karena para oknum bekerja sama menikmati keuntungan, seperti menyalahgunakan wewenang, penyuapan, penerimaan yang tidak sah, dan pemerasan secara ekonomi.

Fraud Triangel

Cressey (1953) mengemukakan sebuah teori yang dikenal sebagai fraud triangle, yaitu bahwa terdapat tiga kondisi yang selalu hadir saat terjadi kecurangan. Ketiga kondisi tersebut adalah tekanan (pressure), kesempatan (opportunity), dan rasionalisasi (rationalization) yang kemudian dikenal dengan istilah fraud triangle.

Tekanan (pressure). Tekanan merupakan dorongan yang menyebabkan seseorang melakukan fraud. Pada umumnya yang mendorong terjadinya kecurangan adalah kebutuhan finansial tapi banyak juga yang hanya terdorong oleh keserakahan. Tekanan situasional berpotensi muncul karena adanya kewajiban keuangan yang melebihi batas kemampuan yang harus diselesaikan manajemen, seperti hutang atau tagihan yang menumpuk, gaya hidup yang mewah, ketergantungan narkoba, ketidakberdayaan dalam soal keuangan, tekanan dari keluarga yang menuntut keberhasilan secara ekonomi dan keserakahan. Tekanan mempunyai dua bentuk yaitu: bentuk nyata (direct, di mana kondisi kehidupan nyata yang dihadapi oleh pelaku seperti kebiasaan sering berjudi, party/clubbing, atau persoalan keuangan. Dan bentuk persepsi (indirect), brupa opini yang dibangun oleh pelaku yang mendorong untuk melakukan kecurangan executive need. Dalam SAS No. 99, terdapat empat jenis kondisi yang umum terjadi pada tekanan/motif yaitu: financial stability, external pressure, personal financial need,  dan financial targets.

Kesempatan (opportunity). Kesempatan adalah peluang yang memungkinkan kecurangan terjadi. Kecurangan biasanya disebabkan karena pengendalian internal suatu organisasi yang lemah, kurangnya pengawasan, atau penyalahgunaan wewenang. Biasa juga disebabkan oleh ketidakdisiplin-an, kelemahan dalam mengakses informasi, tidak ada mekanisme audit, dan sikap apatis. Di antara tiga elemen fraud triangle, opportunity merupakan elemen yang paling memungkinkan untuk diminimalisir melalui penerapan proses, prosedur, dan kontrol dan upaya deteksi dini terhadap fraud. Perusahaan dengan pengendalian internal yang lemah akan memiliki banyak celah yang menjadikan kesempatan bagi manajemen untuk memanipulasi transaksi. Adanya informasi asimetri yang terjadi antara pemilik perusahaan selaku prinsipal dan manajemen selaku agen juga bisa menjadi sebuah kesempatan untuk melakukan kecurangan laporan keuangan. Informasi asimetri dialami oleh prinsipal saat seluruh tindakan yang dilakukan manajemen tidak bisa diawasi secara langsung. Menyadari peluang yang timbul dari kondisi ini memberikan peluang bagi manajemen untuk melakukan kecurangan laporan keuangan. Konsep Good Corporate Governance (GCG) semakin banyak dikemukakan oleh para praktisi bisnis sebagai salah satu alat untuk mencegah terjadinya kasus kecurangan.

Rasionalisasi (ratonalization). Tindakan kecurangan juga disebabkan oleh sikap ataupun karakter dari seseorang. Orang yang memilik karakter tidak jujur dan sikap yang kurang baik biasanya persentasi mereka lebih besar untuk melakukan fraud. Rasionalisasi menjadi elemen penting dalam terjadinya kecurangan karena pelaku mencari pembenaran atas tindakannya. Pembenaran ini bisa terjadi saat pelaku ingin membahagiakan keluarga dan orang-orang yang dicintainya, pelaku merasa berhak mendapatkan sesuatu yang lebih (posisi, gaji, promosi) karena telah lama mengabdi pada perusahaan, atau pelaku mengambil sebagian keuntungan karena perusahaan telah menghasilkan keuntungan yang besar. Hall dalam Rustendi (2009) mengemukakan bahwa mereka yang terlibat dalam tindak kecurangan didorong oleh interaksi antara kekuatan dalam kepribadian individu dengan lingkungan eksternal. Dalam hal ini risiko terjadinya kecurangan cenderung akan semakin besar apabila seseorang berada dalam tekanan situasional, ada kesempatan, dan yang bersangkutan memiliki integritas yang rendah. Rasionalisasi lebih sering dihubungkan dengan sikap dan karakter seseorang yang membenarkan nilai-nilai etis yang sebenarnya tidak baik (Rustendi, 2009). Rendahnya integritas yang dimiliki seseorang menimbulkan pola pikir di mana orang tersebut merasa dirinya benar saat melakukan kecurangan, seperti manajemen membenarkan untuk melakukan praktek manajemen laba. Penyimpangan yang dilakukan manajemen juga disebut dengan moral hazard problem. Moeller dalam Rustendi (2009) menyatakan bahwa banyaknya praktik kecurangan yang terjadi menjadi salah satu pemicu manajemen untuk melakukan hal yang sama seperti perusahaan lain sehingga manajemen menganggap bahwa kecurangan adalah suatu hal yang lazim dilakukan.

The Fraud Scale

Teori fraud scale merupakan perkembangan teori dari teori fraud triangle. Teori ini diperkenalkan oleh Albrecht, Keith Howe, dan Marshall Romney dalam Deterring Fraud: Internal Perspektif Auditor (Lembaga Internal Yayasan Penelitian Auditor, 1984). Dalam teori ini dapat menjelaskan kemungkinan terjadinya tindakan fraud atau kecurangan dengan cara mengamati tekanan, kesempatan dan integritas pelaku yang akan melakukan fraud. Apabila seseorang memiliki tekanan yang tinggi, kesempatan besar dan integritas pribadi yang rendah, maka dapat memungkinkan terjadinya fraud yang tinggi, begitu pula sebaliknya. Tekanan di sini terjadi karena masalah keungan dan atau bisa karena masalah di lingkungannya. Adanya kesempatan untuk melakukan tindak kecurangan disebabkan karena lemahnya pengendalian maupun pengawasan organisasi. Sedangkan, integritas pribadi yang rendah disebabkan oleh kebiasaan individu yang buruk.

Fraud scale mempunyai tujuan untuk mengukur terjadinya pelanggaran etika, kepercayaan dan tanggung jawab. Kecurangan atau fraud ini biasanya mengarah pada penipuan laporan keuangan. Adapun karakteristik khusus menurut teori fraud scale adalah hidup di luar kemampuan mereka, keinginan yang besar untuk keuntungan, dan hutang pribadi yang tinggi.

Fraud Diamond

Fraud  Diamond  adalah  pandangan  baru  terhadap  fenomena fraud  yang diusulkanoleh  Wolfe  dan  Hermanson  (2004).  Teori  ini  adalah  bentuk  pembaruan dari  Teori  Fraud  Triangle  oleh  Cressey  (1953)  yang  menambahkan  elemen kualitatif yang diyakini memiliki hubungan signifikan dengan tindakan fraud. Jika dalam teori  fraud  triangle (Cressey, 1953). Tuanakotta (2010: 207) menjelaskan bahwa terdapat elemen yaitu incentive/pressure (tekanan), opportunity (peluang), dan rasionalization (rasionalisasi), 3 elemen tersebut dalam teori fraud diamond mengalami penambahan elemen yaitu capability/capacity (kemampuan). Penjelasan mengenai aspek tekanan, kesempatan, dan rasioanalisasi tidak berbeda dengan apa yang dikemukakan dala teori fraud triangel.

Capability/Capacity (kemampuan) merupakan sifat dan kemampuan pribadi seseorang yang mempunyai peranan besar yang memungkinkan melakukan suatu tindak kecurangan. Elemen tambahan dalam teori fraud diamod beruapa capacity, sebagai suatu kemampuan atau kelebihan seseorang dalam memanfaatkan keadaan yang  melingkupinya, yang mana  kemampuan  ini  lebih  banyak  diarahkan  pada  situasi  untuk  mengelabui sistem pengendalian internal dengan tujuan untuk melegalkan hal-hal yang sebenarnya dilarang dalam suatu organisasi (Arles, 2014). Capability berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk melihat celah tentang kapan dan bagaimana pelaku dapat mengurangi spesifikasi dari barang/jasa, penurunan kualitas pekerjaan, atau bagaimana  melakukan  tindakan  persekongkolan  dengan  penyedia  barang/jasa untuk  suatu  proyek  tertentu.

Fraud Pentagon

Teori fraud pentagon dikemukakan oleh Crowe Howarth pada tahun 2011. Teori fraud pentagon merupakan perluasan dari teori fraud triangle sebelumnya yang di kemukakan oleh Cressey, dalam teori ini menambahkan dua penyebab fraud yaitu kompetensi (competence) dan arogansi (arrogance). Kompetensi (competence) yang dipaparkan dalam teori fraud pentagon memiliki makna yang serupa dengan kapabilitas/ kemampuan (capability) yang sebelumnya dijelaskan dalam teori fraud diamond. Kompetensi dan kapabilitas merupakan kemampuan karyawan untuk mengabaikan control internal, mengembangkan strategi penyembunyian, dan mengontrol situasi sosial untuk keuntungan pribadinya. Posisi dan fungsi seseorang dalam sebuah organisasi dapat menyediakan kemampuan untuk membuat atau mengambil keuntungan dari kesempatan melakukan fraud.

Sedangkan arogansi adalah sikap superioritas atas hak yang dimiliki dan merasa bahwa kontrol atau kebijakan internal tidak berlaku untuk dirinya. Menurut Crowe (2011), penelitian yang dilakukan oleh Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) menemukan bahwa 70% pelaku fraud memiliki profil yang berupa kombinasi tekanan (pressure) dengan arogansi (arrogance) dan keserakahan (greed). Crowe (2011) juga menyatakan bahwa arogansi merupakan sikap yang mendemonstrasi-kan superioritas dan kurangnya kesadaran yang disebabkan oleh keserakahan dan pemikiran bahwa pengawasan internal perusahaan tidak berlaku secara personal kepada mereka. Ada 5 (lima) elemen arogansi dari perspektif CEO, yaitu ego yang besar dimana CEO lebih dipandang sebagai selebriti daripada pengusaha, mereka dapat menembus pengawasan internal perusahaan dan tidak tertangkap, mereka memiliki sikap menekan, mereka menerapkan gaya manajemen otokratis, mereka takut kehilangan posisi atau status.

Teori Gone

Teori Gone merupakan teori yang dikemukakan oleh Bologna (1999). Dalam teori ini terdapat empat faktor yang mendorong terjadinya fraud, yaitu :

Greed (ketamakan/keserakahan), keinginan untuk selalu memperoleh sebanyak-banyaknya. Ketamakan sangat berhubungan dengan moral seorang individu.

Opportunity (kesempatan/peluang, merupakan suatu keadaan yang bisa datang kapan saja. Selain itu, peluang sangat bergantung pada tingkat kedudukan jabatan seseorang. Semakin tinggi jabatan seseorang, semakin besar peluangnya melakukan kecurangan.

Need (kebutuhan), dapat menjadi faktor penyebab tindak kecurangan saat kebutuhan seseorang (dapat dikatakan) sangat mendesak. Tuntutan akan pemenuhan kebutuhan inilah yang kemudian menjadikan seseorang untuk mengambil jalan pintas dengan bertindak curang.

Exposure (pengungkapan), berkaitan dengan hukuman pelaku fraud. Dengan terungkapnya suatu kecurangan dalam perusahaan tidak menutup kemungkinan terulangnya hal yang sama apabila hukuman atau saksi yang diberikan lemah dan tidak menimbulkan sifat jera.

Greed dan need sering disebut sebagai faktor individu, sedangkan opportunity dan exposure disebut sebagai faktor generik atau umum. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa menurut teori gone kecurangan dapat terjadi dikarenakan adanya keserakahan di dalam kekuasaan, adanya peluang untuk melakukan kecurangan, serta karena dihimpit oleh tuntutan hidup, baik berupa tuntutan primer seperti ekonomi keluarga maupun karena gengsi atau gaya hidup.

Fraud Hexagon Model

Dasar dari model fraud hexagon adalah fraud triangle yang ditemukan oleh Donald  R. Cressey pada tahun 1953. Teori ini menjelaskan mengapa orang-orang melakukan fraud. Fraud triangle disebabkan oleh tiga kondisi yang muncul yaitu insentif atau pressure, kesempatan (opportunity) dan attitude atau rationalization. Selanjutnya Wolfe dan Hermanson (2004) melakukan pembaharuan fraud triangle untuk meningkatkan kemampuan  dalam mendeteks fraud dengan menambahkan elemen keempat capability. Selanjutnya, Crowe (2011) mengembangkan teori fraud tiangle dan fraud diamond dengan merubah risk factor fraud berupa capability menjadi competence yang memiliki makna istilah yang sama. Selain itu terdapat penambahan risk factor berupa arrogance (arogansi). Teori ini kemudian dikembangkan lagi oleh Vousinas (2019) dengan menambahkan elemen kolusi.

Penjelasan mengenai elemen, situmulus (presure), oppurtinity,razionalitation, capability, arrogance/ego sama dengan yang telah dikemukan dari teori-teori sebelumnya. Sebagai elemen tambahan, collusion merujuk pada perjanjian menipu atau kompak antara  dua orang atau lebih, untuk satu pihak guna mengambil tindakan yang lain untuk beberapa tujuan kurang baik, seperti untuk menipu pihak ketiga dari hak-haknya (Vousinas, 2019). Fraud hexagon model harus digunakan sebagai pengembangan untuk fraud pentagon  model agar lebih mengetahui indikasi terjadinya fraud, di mana kolusi memainkan peran penting khususnya dalam fraud laporan keuangan (Vousinas, 2019).

Dari berbagai teori yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa pemicu fraud atau kecurangan dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal yang berasal dari dalam diri individu atau pelaku, dan faktor eksternal yang berasal dari luar pribadi individu pelaku. Faktor internal dapat berupa penyimpangan moral (moral hazard), keserakahan, ketamakan, gaya hidup, arogansi, memiliki kebiasan-kebiasan buruk, kepercayaan diri dan integritas yang rendah, serta perilaku-perilaku menyimpang lainnya yang dipicu oleh keadaan moral individu pelaku. Sedangkan faktor eksternal disebabkan oleh faktor lingkungan di mana individu berada atau bekerja, seperti jabatan dan kewenangan dalam perusahaan, sistem pengendalian dan standar operasional lingkungan kerja yang lemah, pengaruh dari rekan kerja, keadaan dan kebutuhan ekonomi pribadi atau keluarga, hutang pribadi yang tinggi, dan lainnya yang banyak dipicu oleh kesempatan dalam lingkungan kerja. Hal yang krusial dalam sebuah lembaga atau organisasi adalah budaya orgnisasi atau sistem tata nilai bersama yang dapat mewujudkan integrasi internal serta adaptasi eksternal dalam mendorong terwujudnya motivasi dan perilaku serta kinerja organisasi. Organisasi pemerintah atau swasta yang tidak memiliki bangunan budaya organisasi yang baik akan mempengaruhi secara signifikan terhadap kencenderungan perilaku fraud.

Referensi

  1. AICPA, SAS No.99. 2002. Consideration of Fraud in a Financial Statement Audit. AICPA. New York.
  2. Albrecht, Keith Howe, dan Marshall Romney. 1984. Deterring Fraud: Internal Perspektif Auditor. Lembaga Internal Yayasan Penelitian Auditor.
  3. Albrecht, W. S. 2002. Fraud Examination. Mason, OH: Thomson-South Western.
  4. Albrecht, W. S., Romney, M. B., Cherrington, D. J., Payne, I. R., dan Roe, A. V. 1982. How to Detect and Prevent Business Fraud. New Jersey: Prentice-Hall.
  5. Arles, Leardo. 2014. Predator vs. Accidental Fraudster Diamond theory Refleksi Teori Fraud Triangle (Klasik).Kajian Teoritis. Universitas Riau.
  6. Arlidge, A.J. dan Parry, J., 1985. Fraud. London: Waterlow Publishers.
  7. Bologna, Jack G., Robert F lindquist. 1987. Fraud Auditing and Forensic Accounting New Tool and Techniques. New York: John Wiley & Sons Inc.
  8. Cressey,  D.  R.  1953.  Other  People’s  Money:  A  Study  in  The  Social  Psychology  of  Embezzlement. Glencoe, IL: Free Press.
  9. Crowe, Horwath. 2011. Why The Fraud Triangle Is No Longer Enough. In Horwath. Crowe LLP.
  10. Garner, B. A (Ed.). 2004. Black‟s law dictionary. Eight Edition. Thompson-West, St. Paul, MN.
  11. O’Gara, John D. 2004. Corporate Fraud: Case Studies Detection Prevention. The Institute of Internal Auditors.
  12. Rustendi, Tedi. 2009. Analisis Terhadap Faktor Pemicu Terjadinya Fraud (Suatu Kajian Teoritis Bagi Kepentingan Audit Internal). Jurnal Akuntansi, Vol. 4, No. 2, h. 705-714.
  13. Singleton, T. W., Singleton, A. J., Bologna, G. J., Lindquist, R. J. 2006. Fraud Auditing and Forensic Accounting. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
  14. Tuanakotta,T. M. 2010. Akuntansi Forensik & Audit Investigatif, Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.
  15. Vousinas, G. L. 2019. Advancing Theory of Fraud: The S.C.O.R.E. Model. Journal of Financial Crime, 26(1), 372–381.
  16. Wolfe, David T and Dana R. Hermanson. 2004. The Fraud Diamond : Considering the Four Elements of Fraud. CPA Journal. 74.12 : 38-4.
Bumi Panrita
About Bumi Panrita 86 Articles
Manusia Bugis

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*