Habis Garuda Terbitlah Jiwasraya

Adverst

Dok. mufidsupriyanto.wordpress.com
Dok. mufidsupriyanto.wordpress.com

“Suatu profesi yang besar tidak diukur dari berapa besar kebebasan mutlak yang dipunyainya. Ia juga tidak ditentukan oleh berapa patuhnya profesi itu kepada hukum dan ketentuan  perundang-undangan. Yang menentukan kebesaran suatu profesi adalah seberapa  besar kepatuhannya akan hal-hal yang tidak dapat dipaksakan kepadanya,  namun mengandung nilai-nilai luhur”.

(Lord Moulton)

Di penghujung 2019, Jiwasraya muncul sebagai jawara merebut perhatian media publik mengalahkan semarak kembang api menyambut tahun baru 2020, juga mampu merebut panggung berita mendominasi deretan polemik lainnya. Polemik ini masih bersuhu panas di awal 2020, sementara kisruh Garuda Indonesia baru saja rampung bahkan masih terasa hangat. Kisruh Garuda Indonesia memang jauh lebih cantik dibanding Jiswaraya. Tetapi, Jiwasraya punya potensi kejutan yang lebih besar.

PT. Garuda Indonesia lebih dulu merebut panggung media publik pada april 2019 sampai akhir tahun sebelum diambil alih Jiwasraya. Jiwasraya hampir saja ditenggelamkan populeritas Garuda Indonesia, karena kasus Garuda Indonesia punya bumbu infotaiment-nya, dramatik dan romatikanya yang lebih menarik perhatian publik, sehingga intensitas sharing yang lebih cepat dan masif. Namun beberapa pihak meminta perhatian lebih ke Jiwasraya karena potensi kerugian negara sangat besar.

Fenomena Jiwasraya memiliki aktor “pesulap” yang sama dengan Garuda Indonesia dalam menyajikan laporan keuangan. Meskipun kasus Jiwasraya tak seromantik kasus Garuda Indonesia, tetapi di balik itu terdapat kerugian negara yang sangat besar. Jauh lebih besar dari skandal yang pernah ada di Indonesia, bahkan melibatkan banyak warga negara asing yang menyimpan uangnya di Jiwasraya.

Baca juga: Menyoal "Profesionalisme" Akuntan Gurda Indoensia.  

Jiwasraya adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia yang bergerak di sektor asuransi. Jiwasraya dibangun dari sejarah panjang. Jiwasraya merupakan perusahaan asuransi warisan kolonial belanda. Sepanjang perjalanan perusahaan asuransi ini beberpa kali berganti nama dan struktur. Bermula dari NILLMIJ “Nederlandsch Indiesche Levensverzekering en Liffrente Maatschappij van”, tanggal 31 Desember 1859. Pada tahun 1957 perusahaan asuransi jiwa milik Belanda yang ada di Indonesia dinasionalisasi sejalan dengan program Indonesianisasi perekonomian Indonesia, hingga tahun 1984 menjadi PT. Asuransi Jiwasraya (lihat selengkapnya di wikipedia).

Jiwasraya terlahir dengan gagasan mulia: mendidik masyarakat merencanakan masa depan. Sebuah gagasan besar yang telah lebih dari 160 tahun lalu disadari makna pentingnya oleh para perintis, pendiri dan penentu kebijakan di Republik ini. Untuk mengemban tugas mulia ini, Jiwasraya mengerahkan seluruh dedikasi dan keahliannya untuk memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat akan asuransi jiwa dan perencanaan keuangan yang semakin kompleks dan kompetitif. Namun seiring bergantinya struktur kepengurusan, kini Jiwasraya terseok-seok manapaki jalan lumpur yang terendus sejak 2002. Jiwasraya diperhadapakan pada kasus gagal bayar polis asuransi nasabah dan dugaan korupsi melibatkan berbagai pihak berkepentingan.  Kasus yang sangat kompleks dan gigantic (besar), melihat Jiwasraya saat ini memiliki  sekitar 17.000 investor dan 7 juta nasabah.

Sebagaimana diberitakan banyak media, kegagalan bayar polis asuransi Jiwasraya terus mencuat dengan indikasi fraud (kecurangan). Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI dan Kejaksaan Agung (Kejagung) RI mengungkapkan hasil investigasi awal dari kasus tersebut. Kasus gagal bayar berupa produk JS Saving Plan bermula saat produk ini diluncurkan di tengah kondisi keuangan perusahaan memburuk. Produk JS Saving Plan memang produk yang memberikan kontribusi pendapatan tertinggi perusahaan sejak tahun 2015. Namun, hasil perolehan dana tersebut diinvestasikan pada instrumen saham dan reksadana berkualitas rendah. Ketua BPK RI  menegaskan bahwa penyebab utama gagal bayarnya Jiwasraya adalah kesalahan mengolah investasi di dalam perusahaan, dan kerap menaruh di saham-saham berkinerja buruk “saham gorengan” sejak 2014-2015. Saham-saham yang berisiko ini mengakibatkan negative spread dan menimbulkan tekanan likuiditas pada Jiwasraya.

Agung Firman selaku Ketua BPK RI menuturkan bahwa laporan keuangan tahun 2006 perusahaan masih membukukan laba, namun laba tersebut sebenarnya adalah “laba semu” sebagai akibat dari “rekayasa akuntansi”, di mana perusahaan telah mengalami kerugian. Pada 2017 Jiwasraya mencatat laba sebesar Rp. 360, 3 miliyar (setelah diaudit oleh KAP PricehouseCooper, laba sebelumnya Rp. 2,4 triliun), namun memperoleh opini tidak wajar atau opini adverse. Opini tersebut berdasarkan pertimbangan adanya pencadangan sebesar Rp. 7,7 triliun. Jika pencadangan dilakukan sesuai dengan ketentuan seharusnya perusahaan mengalami kerugian. Kemudian, pada 2018, jiwasraya justru membukukan kerugian unaudited Rp. 15,3 triliun hingga september 2019 diperkirakan mengalami kerugian sebesar Rp. 13,7 triliun dan November 2019 perseroan diperkirakan mengalami negative equity sebesar Rp. 27.7 triliun. Kerugian ini terjadi lantaran Jiwasraya menjual produk JS Saving Plan dengan cost fund sangat tinggi, bahkan di atas bungan deposito dan obligasi. Tindak itu dilakukan secara masif sejak 2015.

Pada november 2019, Kementerian BUMN di bawah kepemimpinan Erick Thohir melaporkan indikasi kecurangan Jiwasraya ke Kejaksaan Agung setelah melihat secara rinci laporan keuangan yang dinilai tidak transparan. Ya, lagi-lagi kasus ini dapat dibaca melalui sinyal “laporan keuangan”. Atas laporan tersebut Kejaksaan Agung bersama BPK menindaklanjuti adanya indikasi “ketidakberesan”. Mendalami kasus ini BPK bekerjsama dengan lembaga otoritas seperti OJK, BEI, dan Kementerian Keuangan mencari kerugian negara yang ditimbulkan dari gagal bayar Jiwasraya, serta mendalami dugaan korupsi dan pihak-pihak terkait.

Selain itu, indikasi manipulasi laporan keuangan mulai terendus sejak BPK melakukan pemeriksaan investigasi pendahuluan yang dilakukan sejak 2018. Diketahui pada 2006 Kantor Akuntan Publik (KAP) Soejatna, Muliyana & Rekan memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada laporan keuangan tahun 2006. Meskipun  perusahaan mencatatkan laba, tetapi laba tersebut adalah laba semu akibat dari rekayasa akuntansi atau “Window dressing”. Selain KAP Soejatna, Mulyana & Rekan, KAP yang ikut terseret KAP Hertanto, Sidik & Rekan (auditor 2010-2013), KAP Djoko, Sidik & Indra (audit 2014-2015), dan KAP PricewaterhouseCoopers (audit 2016-2017).

Berdasarkan uraian kasus tersebut, yang menjadi perhatian menarik khususnya bagi kalangan akademisi dan praktisi akuntansi adalah keterlibatan auditor dalam menyajikan laporan keuangan. Meskipun kasus Jiwasraya memiliki bidang masalah yang berbeda dengan kisruh Garuda Indonesia, tetapi sama-sama mempertaruhkan etika akuntan dan profesionalisme sebagai akuntan publik.

White Collar Crime bernama Window Dressing

Sajian kasus di atas menyisakan jejak kinerja manajemen perusahaan (CFO, internal audit bersama komite audit) sebagai pihak yang bertanggungjawab atas laporan keuangan interim. Sementara, Akuntan Publik dari KAP yang memberikan assurance juga disoroti profesionalismenya atas assurance engagment untuk memberikan reasonable assurance engagment laporan keuangan kepada para pengguna (intended users). Setelah akuntan Garuda Indonesia disanksi oleh Kementrian Keuangan atas ketidakprofesionalannya dalam memberikan assurance atas laporan keuangan PT. Garuda Indonesia, sekarang ada lagi Akuntan Publik yang terindikasi melanggar kode etik dan standar auditing. Akuntan Publik merupakan salah satu profesi layaknya profesi lainnya, memiliki kode etik dan regulasi yang menjadi kerangka acuan dalam pekerjaan lapangan.

Menurut ketentuan UU Perseroan Terbatas N0. 40 Tahun 2007 bahwa laporan keuangan yang disusun sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku, sepenuhnya merupakan tanggung jawab manajemen perusahan sebagai perpanjangan tangan Direksi dengan pengawasan Dewan Komisaris. Setelah laporan keuangan disetujui oleh Direksi dan Dewan Komisaris lalu di audit oleh Akuntan Publik, laporan keuangan kemudian disahkan oleh RUPS. Akuntan publik selaku pihak eksternal yang ditunjuk perusahaan untuk melakukan audit atas laporan keuangan bertanggung jawab atas opini auditor atas laporan keuangan.

Nah, mari kita lihat siapa yang bertanggungjawab terhadap rekayasa laporan keuangan Jiwasraya? Serahkan pada ahlinya. Siapa ahlinya?

Seperti yang diungkapkan oleh BPK yang diperkuat Kejaksaan Agung bahwa laporan kuangan Jiwasraya mencatat “Laba Semu” sejak 2006 yang sebenarnya perusahaan telah mengalami kerugian. Pada tahun 2017 Jiwasraya juga membukukan laba Rp. 306,3 miliyar akibat adanya kekurangan pencadangan sebesar Rp. 7,7 triliun. Jika pencadangan dilakukan sesuai dengan ketentuan, seharusnya laporan keuangan perussahaan membukukan kerugian. Dengan demikian, manajemen perusahaan terindikasi melakukan windows dressing dalam bentuk laba semu dan pencadangan yang tidak mematuhi regulasi.

Laba semu merupakan salah satu wujud dari rekayasa akuntansi. Rekayasa akuntansi atau dikenal window dressing adalah satu dari banyak strategi yang digunakan oleh suatu perusahaan dengan cara “mempercantik” laporan atau kinerja keuangan dan portofolio bisnis yang dimilikinya untuk menarik hati investor, perbankan, dan pengguna lainnya. Tujuan ini tidak terlepas dari cara untuk meyakinkan pengguna laporan keuangan dalam menanamkan modal investasi yang menguntungkan bagi perusahaan tersebut. Window dressing ini secara sederhana merupakan suatu upaya membuat laporan keuangan perusahaan terlihat lebih baik daripada realitas sebenarnya dengan tujuan tertentu. Oleh sebab itu, window dressing acap kali dikonotasikan negatif karena ada potensi untuk tindakan memanipulasi angka, data, dan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut. Lebih jelas bahwa windos dressing itu adalah frasa kamuflase dari rekayasa atau manipulasi laporan keuangan.

Melalui proses manipulasi tersebut, perusahaan menampilkan hasil atau kinerja yang baik sehingga investor semakin yakin bahwa dengan berinvestasi dalam perusahaan tersebut, ia akan menuai keuntungan yang besar. Investor atau pengguna lain yang tidak cermat dan tidak kritis, sudah dapat dipastikan bahwa ia akan masuk ke dalam perangkap “citra” yang dipasang oleh perusahaan.

Aksi window dressing sangat umum ditemukan pada model investasi reksa dana. Strategi yang dilakukan oleh pengelola reksa dana, yaitu ketika masuk pada akhir periode publikasi laporan keuangan, mereka dengan cepat menjual saham dalam portofolio mereka yang kinerjanya kurang baik. Seperti keterlibatan Jiwasraya dalam transaski “saham gorengan” – praktik di mana harga saham bisa rontok hingga level terendahnya, namun kembali melonjak dalam waktu singkat, pergerakannya juga sangat cepat meski umumnya tidak liquid, dan sering kali menjadi mainan bandar karena harga yang relatif murah.

Setelah memahami window dressing, sekarang kita mencoba merumuskan siapa yang lebih beperan “aktor” atas tindakan ini. Manajemen perusahaan, komite audit, direksi, dewan komisaris, atau auditor eksternal? Semua pihak tersebut memiliki potensi keterlibatan dalam manipulasi laporan keuangan. Semua pihak tersebut juga terlibat seperti yang dikemukan Edwin Sutheland sebagai “White Collar Crime”, bahwa kejahatan tidak hanya dilakukan oleh masyarakat miskin atau berasal dari kelas bawah, dan maslah struktur sosial lainnya. White Collar Crime lebih berkaitan dengan teori Differential Association, di mana kejahatan dapat dipelajari dan kejahatan tersebut dipelajari ketika seseorang berinteraksi dengan orang lain dalam proses komunikasi. White Collar Crime yang dikemukakan untuk menunjukkan tipe pelaku kejahatan yang berasal dari kelas sosial ekonomi tinggi yang melakukan pelanggaran terhadap hukum.

Manajemen perusahaan dalam hal ini CEO (Chief Executive Officer) dan CFO (Chief Financial Officer) memiliki beberapa tugas dan fungsi pokok dalam perusahaan. Salah satu tugas pokok tersebut adalah merencanakan dan mengkoordinasikan penyusunan anggaran perusahaan, serta mengontrol penggunaan anggaran tersebut untuk memastikan penggunaan dana secara efektif dan efisien dalam menunjang kegiatan operasional perusahaan. CFO berada pada lingkup manajemen perusahaan sebagai bagian dari spektrum struktur perusahaan bertanggungjawab mengelola risiko keuangan korporasi, perencanaan keuangan dan pencatatan, memproses data dan informasi keuangan untuk menghasilkan laporan keuangan yang dibutuhkan perusahaan secara akurat, serta pelaporan keuangan untuk manajemen yang lebih tinggi.  CFO dalam menjalan tugas dalam menyusun laporan keuangan bersama manajer keuangan, staf keuangan, kemudian diperkuat oleh auditor internalnya.

Khusus Auditor Internal yang merupakan bagian tata kelola perusahaan yang berfungsi untuk melaksanakan fungsi audit dan memberikan konsultasi secara “independen, objektif, wajar dan profesional”. Kepala Unit Audit Internal diangkat oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris. Auditor Internal berada di bawah Direktur Utama dan melapor langsung kepada Direktur Utama. Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sehari-hari, Auditor Internal bekerja di bawah arahan dan pengawasan Komite Audit. Sistem audit internal berbasis penilaian risiko bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar operasi baku dan peraturan yang berlaku. Dan dalam pelaksanan audit, Auditor Internal melakukan penilaian dan penelaahan atas kegiatan operasional dan finansial perseroan serta entitas anak serta mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku dalam hal ini standar akuntansi keuangan dan berbagai regulasi terkait.

Paradoks “Profesionalisme” Akuntan?

Secara struktural, Auditor Internal berada pada bagian manajemen perusahaan yang tunduk pada peraturan perusahaan di bawah pengawasan manajemen tertinggi. Di lain sisi, auditor memiliki kewajiban untuk mematuhi regulasi eksternal terkait tanggungjawab profesinya dalam membuat dan menyajikan laporan keuangan. Muncullah pradoks profesionalisme. Ini pula yang memicu “konflik interest” dua pelaku ekonomi yang saling bertentangan, prinsiple (pemilik, direksi) dan agen (manajemen perusahaan, subordinat). Agen melakukan suatu jasa atas nama prinsipal serta memberi wewenang kepada agen membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal. Jika prinsipal dan agen memiliki tujuan yang sama, maka agen akan mendukung dan melaksanakan semua yang diperintahkan oleh prinsipal. Untuk perluasan pemahaman hubungan antara prinsiple dan agen dapat dicermati pada teori agensi Jensen dan Meckling (1976).

Laporan keuangan Jiwasraya sudah tentu disusun oleh manajemen perusahan. Laporan keuangan tersebut di bawah arahan dan pengawasan Komite Audit, kemudian disetujui oleh jajaran Direksi dan Dewan Komisaris. Jadi, dapat dicermati bahwa laporan keuangan Jiwasraya bukan rekayasa yang dikehendaki satu pihak atau satu struktur dalam perusahaan, melainkan melibatkan petinggi-petinggi perusahaan dengan kepentingan-kepentingan dan tujuan tertentu.

Lalu, di mana peran akuntan publik atau auditor eksternal?

Tujuan auditing adalah menemukan salah saji material “error atau fraud” dan memberikan pendapat (opinion) atas laporan keuangan yang disusun oleh manajemen perusahaan. Tujuan keseluruhan auditor independen dan pelaksanaan suatu audit berdasarkan pada Stadanr Audit (SA) 200. Tujuan suatu audit juga untuk meningkatkan derajat kepercayaan pemakai laporan keuangan yang dituju. Auditor memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan sebagai suatu keseluruhan bebas dari salah saji material, baik disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, yang memungkinkan auditor untuk menyatakan opini atas laporan keuangan yang disusun. Menerbitkan laporan tentang laporan keuangan dan mengkomunikasikannya berdasarkan temuan auditor. Dan, dalam semua kasus ketika keyakinan memadai tidak dapat diperoleh dan opini wajar dengan pengecualian dalam laporan auditor tidak memadai dalam kondisi yang bertujuan untuk melaporkan kepada pemakai laporan keuangan yang dituju, SA menuntut auditor untuk tidak menyatakan opini atau manarik (mengundurkan) diri dari perikatan.

SA 200 juga memuat ketentuan etika yang berkaitan dengan audit atas laporan keuangan, di mana auditor harus mematuhi ketentuan etika yang relevan, yang berkaitan dengan perikatan audit atas laporan keuangan. Auditor harus merencanakan dan melaksanakan audit dengan skeptisisme profesional dan menggunakan professional judgement dalam merencanakan dan melaksanakan audit atas laporan keuangan. Untuk memperoleh keyakinan yang memadai, auditor harus memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk mengurangi risiko audit ke tingkat rendah yang dapat diterima dan dengan demikian memungkinkan auditor menarik kesimpulan memadai yang mendasari opini auditor.

Konsep utama dalam auditing seperti yang dikemukakan oleh Mautz dan Sharaf “The Philosophy of Auditing: America Accounting Association”, yakni: (1) Evidence, berupa tiga jenis bukti yaitu natural evidence, created evidence, dan rational argument. Bukti memberikan kepada kita cara untuk mencapai keyakinan melalui “mengetahui” dan bukan sekedar “memercayai”, pengetahuan adalah kunci menuju kebenaran; (2) Due Audit Care atau Due Profesional Care, prinsip kehatian-hatian dalam melasanakan suatu audit.  Ini sangat berkenan dengan ditemukan atau tidaknya irregularities atau penyimpangan; (3) Fair Presentation, merupakan kewajiban untuk melaporkan sesuai dengan kebenaran dan ketepatan. Penemuan-penemuan, kesimpulan, dan laporan audit harus mencerminkan secara benar, tepat, dan lengkap seluruh aktivitas audit; (4) Independence, prinsip untuk ketidakpihakan dan objektivitas dari kesimpulan audit.

Mengacu pada SA 200 dan konsep auditing Mautz dan Sharaf, auditor dalam memberikan assurance engagement beorientasi pada risiko (risk-oriented-effort). Salah saji bisa saja disebutkan dalam asersi manajemen, tetapi bisa juga disembunyikan (tidak diungkapkan). Olehnya itu, auditor merencanakan sedemikian rupa untuk mencapai reasonable assurance bahwa salah saji akan ditemukan. Namun, dalam pelasaksanaan audit sangat memungkinkan profesioanalisme auditor dipertaruhkan oleh desakan untuk menerbitkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTO). Meskipun sebenarnya ini tidak menjadi masalah apabila WTP didukung dengan bukti-bukti audit dan memegang prinsip standar akuntansi atau konsep Mautz dan Sharaf. Tanpa bukti-bukti audit yang memadai, pemberian WTP berubah dari masalah standar pelaporan ke masalah kode etik profesi. Itulah sebabnya sebelum menerima atau menolak perikatan audit diperlukan pemikiran yang ktitis terhadap perencanaan dan risiko audit.

Desakan WTP atas laporan keuangan audit inilah yang biasanya menyebabkan klien melakukan opinion shoping. Dalam opinion shoping klien berusaha menemukan auditor yang bersedia memberi opini yang dikehendakinya. Opinion shoping memakan waktu cukup lama. Oleh sebab itu, seperti yang diungkapkan Mautz dan Sharaf bahwa salah satu petunjuk mengenai adanya masalah opini antara auditor dan klien (termasuk kemungkinan opinion shoping) adalah panjangnya proses penyelesaian laporan.

Dalam audit laporan keuangan Jiwasraya, sebagaimana yang dikatakan oleh BPK bahwa sejak 2006 Jiwasraya membukukan laba yang sebenarnya adalah laba semu atau dengan kata lain mengalami kerugian. Adapun KAP yang bertanggungjawab adalah KAP Soejatna, Muliyana & Rekan (2006-2012), KAP Hertanto, Sidik & Rekan (auditor 2010-2013), KAP Djoko, Sidik & Indra (audit 2014-2015), dan KAP PricewaterhouseCoopers (audit 2016-2017). Sementara tahun buku 2018 belum terbit hingga sekarang.

Mempertimbangkan profesionalisme akuntan publik, apakah akuntan dari KAP tersebut tidak mampu menemukan salah saji material (kesalahan atau kecurangan) laporan keuangan Jiwasraya yang sekian lama seketika mencuat ke permukaan dan menjadi bahan cibiran atas keterlibatannya. Mungkinkah akuntan publik telah lalai atau mengabaikan kode etik dan profesionalisme judgement dalam melaksanakan assurance engagement. Bermacam-macam alasan auditor melakukan kekeliruan atau kelalaian – bisa disebabkan oleh pelanggaran kode etik, partner audit atau jajarannya tidak kompeten, dan kekeliruan diakibatkan oleh adanya perubahan dalam standar yang belum diketahui auditor.

Terlepas dari tanggungjawab auditor, tentu saja akuntan tidak hanya ada di KAP. Bagaimana dengan Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Badan Pelaksana Pasar Modal (Bapepam) melakukan pembiaran selama bertahun-tahun atas keterlibatan Jiwasraya dalam transaksi “saham gorengan”? Bagaimana dengan Otoritas Jasa Kuangan (OJK) yang juga memiliki akuntan profesional, bukankah Februari 2018 pejabat yang juga akuntan OJK memberikan 5 buah penghargaan pada PT. Jiwasraya?

Sudah waktunya para akuntan profesioanal bertaubat dan menyadari betapa bahayanya tindakan mereka jika mengaibakan kode etik dan menampik profesional judgement. Para akuntan harus belajar dari banyak skandal berkaliber international yang merugikan negara dan banyak pihak. Apakah akuntan tidak ingat skandal yang menimpa kantor akuntan publik? Apakah akuntan tidak belajar dari “kematian akuntan babak pertama” – Laventhol & Horwath (1990) dan Arthur Andersen (2001-2002)?  Sudah waktunya Kementerian keuangan, BPK, BEI, OJK, IAPI, IAI, Kantor Akuntan Publik, dan otoritas keuangan lainnya untuk menata kembali praktik-praktik akuntan, paling tidak belajar dari Sarbanes-Oxley Act. Khusus untuk para akuntan publik atau yang berniat menjadi akuntan publik, untuk menata diri dan menjunjung tinggi keluruhan profesi sebelum kerugian besar menimpa. Kode etik dan profesionalisme tidak lagi sebatas perhiasan mewah, tetapi harus mewujud dalam tanggungjawab profesi.

Kisruh Garuda Indonesia baru saja berlalu, Jiwasraya belum tuntas, di balik tirai kegelapan ada PT. Asabri mengintip penuh waspada.

Penulis: Jumardi @manusialasiai

Bumi Panrita
About Bumi Panrita 86 Articles
Manusia Bugis

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*