Akuntansi Sosial: Teologi Pembebasan Kaum Mustadh’afin dalam Konteks Pengentasan Kemiskinan.

Adverst

Oleh: Jumardi

“Masyarakat yang sebagian anggotanya mengeksploitasi sebagian anggota lainnya yang lemah dan tertindas tidak  dapat disebut sebagai masyarakat Islam (Islamic Society)” (Engineer, 1999)

Akuntansi ekonomi sosial atau social ekonomic accouting (SEA), timbul dari penerapan akuntansi dalam ilmu sosial, ini menyangkut pengaturan, pengukuran analisa dan pengungkapan pengaruh ekonomi dan sosial dari kegiatan pemerintah dan perusahaan. Hal ini termasuk kegiatan yang bersifat mikro dan makro. Pada tingkat makro bertujuan untuk mengukur  dan  mengungkapkan kegiatan ekonomi dan sosial Negara mencakup social accounting dan reporting, peranan akuntansi dalam pembangunan ekonomi. Pada tingkat mikro bertujuan untuk mengukur dan melaporkan pengaruh kegiatan perusahaan terhadap lingkunganya, mencakup: financial dan managerial social accounting, social auditing.

Akuntansi sosial dengan konsepnya yang terbentuk dari akuntansi kapitalisme, di mana unsur materi masih menjadi tujuan yang terselubung dari aktivitas sosialnya. Sehingga akuntansi sosial sampai saat ini  masih menjadi perdebatan dikalangan praktisi maupun akademisi. Akuntansi sosial dianggap bukan organisasi sosial sehingga tidak perlu untuk melakukan aktivitas sosial karena akan keluar dari tujuan inti perusahaan yaitu mendapatkan keuntungan semaksimalnya untuk kelangsungan hidup perusahaan. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa tanggungjawab sosial merupakan bagian dari tanggungjawab perusahaan karena perusahaan sebagai entitas berada di tengah-tengah masyarakat dipengaruhi dan mempengaruhi kondisi sosial dan lingkungan. Jadi sudah mejadi kewajiban bagi perusahaan untuk melakukan aktifitas sosial diluar aktivitas operasional perusahaan. Oleh karena itu, kajian mengenai konsep akuntansi sosial yang lahir dari akuntansi kapitalisme masih menjadi perdebatan hangat apalagi dibenturkan dengan perspektif Islam.

Persoalan dasar yang menjadi landasan kajian akuntansi dari perspektif Islam adalah apakah akuntansi yang mapan melakukan pencatatan berdasarkan kepentingan penguasa modal atau manajemen ataukah berdasarkan ketentuan Tuhan yang mengatur tentang hak. Dalam filosofi Islam, akuntansi diposisikan secara ideologis sebagai aktivitas yang hadir untuk memetakan hak dengan menampakkan sisi hak stakeholders secara adil. Tuhan adalah pusat kepentingan akuntansi menandakan bahwa proses akuntansi merupakan proses yang berdaulat, sebagaimana sifat pencatatan melekat pada Tuhan. Sehingga keseluruhan model pengukuran, penilaian maupun pengungkapan bersandar pada ketentuan Tuhan tentang hak. Dalam persepsi akuntansi Islam pembebasan, realitas akuntansi yang mapan (baca: akuntansi kapitalisme) mereproduksi model pencatatan yang bertentangan dengan ketentuan Tuhan tentang hak, salah satunya adalah dengan memapankan model perampasan hak lewat pengaturan-pengaturan dalam akuntansi. Sehingga sarat dengan penindasan, pengeksploitasian baik terhadap manusia (buruh dan pekerja), masyarakat maupun alam.

Kesadaran Ketuhanan sebagai puncak ‘’penyucian’’ akuntansi merupakan manifestasi dari bentuk pelibatan dan pembebasan kaum tertindas (mustada’afin), dengan mendistribusikan nilai lebih yang selama ini terpenjara dalam akuntansi kapitalisme. Sehingga akuntan dalam posisi ini dimaknai sebagai perwakilan Tuhan di muka bumi, termanifestasikan sebagai perwakilan kaum tertindas dalam masyarakat ekonomi untuk menegakkan risalah pencatatan dan pendistribusian hak dengan adil dan benar.

Kontekstualisasi Wawasan Al-Qur’an

Ketika Al-Qur’an berbicara tentang kaun mustadh’afin sesungguhnya ia sedang membela atau mengharuskan pembelaan dan pembebasan terhadap kaum tersebut. Dalam konteks ini, Al-Qur’an mengabarkan bahwa para nabi adalah para pembebas kaum mustadh’afin. Nabi Musa As misalnya, pembebas  Bani Israil dari penindasan Fir’aun dan al-mala-nya. Demikian jug Nabi Muhammad SAW, pembebas kaum yang ditindas oleh sistem sosial jahiliyah oleh para pemuka Quraisy penentang ajaran sosial yang ia serukan. Dalam daonya, ia memanggil Tuhan sebagai Rabb al- mustadh’afin:

“Ya Allah, kepada engkau kuadukan kelemahan tenagaku, kekuranganku diriku, dan kerendahanku dihadapan manusia. Ya Allah, yang paling kasih dari segala yang mengasihi, Engkaulah Tuhan yang memelihara kaum tertindas.”   

Penindasan terjadi bukan hanya dalam satu bidang kehidupan saja. Ia terjadi dalam bidang ekonomi, sosial juga politik. Pada kenyataannya penindasan masih berlangsung hingga saat ini dalam bentuk penindasan yang baru. Oleh karena itu, perlu penggalian pesan-pesan Al-Qur’an tentang pembebasan kaum mustadh’afin. Kemudian pesan-pesan Al-Qur’an dielaborasikan dengan mempertimbangkan konteks sosial di mana pesan-pesan itu hendak dielaborasi (Badruzaman, 2008).

Pesan-pesan tersebut akan diambil dan dikontekstualisasikan dalam konteks yang berkaitan dengan pembebasan kelompok mustadh’afin dalam bidang ekonomi dan sosial saja. Pembahasan ini melihat siapa saja yang tergolong kelompok mustadh’afin dalam bidang ekonomi sosial menurut Al-Qur’an dan langkah-langkah apa saja yang ditempuh Al-Qur’an dalam konteks akuntansi sosial dalam rangka membebaskan kaum mustadh’afin.

Menurut Badruzaman (2008), upaya untuk melakukan elaborasi didorong atas dua hal, yaitu: pertama, tafsir tematik lebih bisa merespon apa yang menjadi problem yang dihadapi kaum Muslimin dan berusaha mencari jawabannya dalam Al-Qur’an. Tafsir tematik berangkat dari realitas nyata umat dan berusaha memenuhi kemaslahatan mereka. Pembahasan tentang kaum mustadh’afin dalam pesan-pesan Al-Qur’an yang telah dipaparkan sebelumnya perlu dibumikan langsung dalam realitas nyata.

Kedua, tafsir tematik lebih mampu memberikan gambaran utuh dan formulasi solusi yang ditawarkan Al-Qur’an mengenai satu persoalan yang dihadapi oleh umat yang kemudian diangkat oleh seorang musafir. Kajian ini mengangkat masalah kaum mustadh’afin, yang perlu dicari gambaran utuh dan formulasi solusi yang ditawarkan Al-Qur’an yang kemudian dapat diterapkan dalam konteks Akuntansi Sosial.

Upaya elaborasi dan kontekstualisasi yang dilakukan mengikuti pola analogi (qiyas). Pola ini meniscayakan adanya empat piranti: asal, cabang, hukum yang berlaku pada asal, dan kesamaan sifat antara asal dan cabang. Tujuan dari pola ini dalah menyertakan cabang dengan asal dalam hukum yang berlaku pada asal karena ada kesamaan sifat antara cabang dan asal. Dengan kata lain, tujuannya adalah untuk menerapkan hukum yang berlaku pada asal dalam cabang.

Dalam konteks pembahasan ini, asal adalah kelompok mustadh’afin dalam bidang ekonomi menurut Al-Qur’an. Cabang adalah kelompok ekonomi lemah. Hukum yang berlaku pada asal adalah pesan yang dapat ditangkap ketika Al-Qur’an berbicara tentang kelompok mustadh’afin dalam  bidang ekonomi. Dalam hal ini adalah pesan pembebasan. Sedang kesamaan sifat antara asal dan cabang adalah kemiskinan. Dengan menggunakan metode qiyas, maka tujuannya adalah untuk mengimplementasikan pesan-pesan Al-Qur’an mengenai kaum mustadh’afin dalam bidang ekonomi terhadap kelompok lemah. Penerapannya memperhatikan konteks sosial-ekonomi di mana pesan Al-Qur’an tentang kaum mustadh’afin dalam bidang ekonomi tersebut akan diterapkan. Dalam hal ini adalah dimanifestasikan dalam konteks akuntansi sosial.

Ada sejumlah teori yang telah dielaborasi berkaitan dengan kemiskinan dan kelas sosial. Teori-teori tersebut ringkasnya bisa dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu teori yang memfokuskan pada tingkah laku individu dan teori yang mengarah pada struktur sosial. Teori yang memfokuskan pada tingkah laku individu merupakan teori tentang pilihan, harapan, sikap, motivasi, dan kapital manusia (human capital). Secara keseluruhan, teori dalam kategori ini tersajikan dengan baik dalam teori ekonomi neoklasik, yang berasumsi bahwa manusia bebas mengambil keputusan untuk dirinya sendiri dengan tersedianya pilihan-pilihan.

Pandangan strukturalis yang bertolak belakang dengan pendapat di atas diwakili dengan baik oleh teori kelompok Marxis, yaitu bahwa hambatan-hambatan struktural yang sistemik telah menciptakan ketidaksamaan dalam kesempatan, dan berkelanjutan penindasan terhadap kelompok miskin oleh kelompok kapitalis. Singkatnya, teori perilaku individu meyakini bahwa sikap individu yang tidak produktif telah melahirkan kemiskinan. Disisi lain, teori struktur sosial melihat bahwa kondisi miskinlah yang mengakibatkan perilaku tertentu pada setiap individu, yaitu munculnya sikap individu yang tidak produktif merupakan adaptasi dengan keadaan miskin (Badruzaman, 2008: 135).

Pada tingkat ekstrim, kedua model ini bersifat sangat normatif. Teori perilaku individu melakukan tuduhan moral bahwa orang yang tidak produktif dikarenakan mereka lemah di bidang kualitas, latihan, atau moralitas dan mereka harus bangkit sendiri dan berbuat lebih baik. Dilain hal, teori struktural menilai bahwa strukutur sosial yang ada saat ini tidak adil terhadap kelompok miskin sehingga harus diubah. Teori struktural lebih memfokuskan pada penyebab struktural terhadap masalah kemiskinan.

Menurut Islam, kemiskinan merupakan sebuah masalah yang harus dientaskan. Bahkan merupakan penyakit berbahaya yang wajib diberantas dan diobati. Pengentasan kemiskinan bukan memerangi takdir atau kehendak Tuhan. Islam tidak mendukung teori perilaku individu yang memandang bahwa yang bertanggungjawab atas kemiskinan hanya orang miskin itu sendiri, bukan masyarakat, pemerintah, atau orang kaya. Islam jug tidak sependapat dengan model struktural yang hanya menfokuskan pada penyebab struktural terhadap masalah kemiskinan (Al-Qaradhawi, 2003: 33-34).

Islam mengakui dan melindungi kepemilikan individu yang legal. Setiap orang yang memperolah harta secara sah, maka baginya penguasaan penuh atas harta itu. Bagi Islam, perbedaan dalam perolehan harta merupakan sesuatu yang wajar sesuai dengan keahlian dan kemampuan serta sebagai pendorong untuk berusaha secara sungguh-sungguh (Badruzaman, 2008:136). Hanya saja perbedaan yang ditolerir oleh Islam adalah perbedaan yang terkendali  dan berkeadilan, melahirkan keharmonisan, saling melengkapi, bukan melahirkan kontradiksi dan konflik.

Islam menolak keras perbedaan status ekonomi yang mencederai keadilan, di mana sekelompok tertentu menguasai segalanya, sementara kelompok mayoritas terpinggirkan dan termandulkan. Islam juga tidak rela seorang Muslim kenyang sementara tetangganya kelaparan sedang ia tahu kalau tentangganya itu kelaparan (Abu Al-Makarim, 1992: 13-14).

Di sini tampak bahwa Islam menuntut adanya tawazun (keseimbangan), yakni setiap individu diberikan kebebasan untuk mencapai keunggulan ekonomi seoptimal mungkin, namun pada saat yang sama Islam menuntut adanya distribusi harta sebagaimana telah dibahas sebelumnya yang dapat menjamin standar kehidupan yang layak bagi segenap lapisan masyarakat. Islam berpendapat bahwa masalah ekonomi terletak pada praktik ketidakadilan manusia dalam distribusi kekayaan, bukan pada menipisnya kekayaan alam dibanding dengan kebutuhan manusia.

Di samping itu, Islam juga menganjurkan investasi produktif, yaitu investasi yang mengutamakan hal-hal yang menyentuh kebutuhan pokok masyarakat yakni sandang, pangan, dan papan di samping pendidikan, pelayanan kesehatan, dan hal-hal lain yang dinilai vital dalam peningkatan kesejahteraan orang banyak (Shihab, 1998: 339-450).

Pembahasan mengenai kemiskinan terkait erat dengan masalah pemanfaatan harta. Maka perlu dilihat bagaimana ketentuan Al-Qur’an menyangkut pemanfaatan dan distribusi harta. Internalisasi nilai-nilai dalam Al-Qur’an mengenai pemanfaatan dan distribusi laba dapat dijadikan pedoman bagi perusahan sebagai repsentasi pemilik modal (harta) dalam menjalankan fungsi-fungsi sosialnya.

Secara garis besar dapat diambil dua dimensi ketentuan Al-Qur’an menyangkut harta (Badruzaman, 2008: 145). Yang pertama berupa perintah dan yang kedua berupa larangan.

Perintah dan anjuran. Kategori ini mencakup tiga aspek sebagai berikut: (1) investasi produktif yang menghasilkan sumber produksi. Hal ini berarti harta harus diupayakan untuk tidak idle (diam), agar fungsinya untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat dapat terpenuhi. (2) Penunaian zakat yang disalurkan menurut ketentuan dan dibagikan kepada yang berhak sesuai dengan tuntunan Al-Qur’an. Kewajiban penunainan zakat kepada segmen masyarakat tertentu tersebut, bukanlah berupa kemurahan hati (charity) dari pihak penunai tetapi merupakan keharusan yang setaraf dengan hutang yang harus dipenuhi. Dan, (3) Pembelajaran yang bersifat sukarela yang dimaksudkan untuk memenuhi anjuran Allah SWT agar memperoleh keridaan-Nya. Pembelanjaan ini diberi nama infak, yang juga tergolong dalam kategori al-birr (kabajikan luhur). Perbedaan antara zakat dan infak dapat kita jumpai dalam Al-Qur’an yang menyebut keduanya secara terpisah (Shibah, 1998: 267).

Zakat merupakan kewajiban yang harus ditunaikan bukan bersifat sukarela. Pemilik modal (perusahaan) selain menunaikan kewajibannya membayar zakat, juga harus mendistribusikan harta kekayaannya secara sukrela atau bentuk kewajiban moral tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Mendistribusikan kekayaannya secar adil tanpa memilah-milah kelompok tertentu, melainkan harus memperhatikan kelompok-kelompok atau individu-individu yang benar-benar membutuhkan atau secara umum berada dalam lingkar kemiskinan (mustadh’afin) dan lebih mengutamakan masyarakat yang berada di sekitar lingkungan perusahaan beroperasi. Bantuan sosial ini dapat berupa pemberian materi secara langsung, renovasi rumah, bantuan bencana alam, pemberian beasiswa, biaya pengobatan, dan banyak lagi yang bisa dilakukan oleh perusahaan tanpa mengganggu aktivitas operasinya. Semua bentuk sosial dilakukan semata-mata untuk mendapatkan ridha dari Allah SWT Sang pemilik harta, bukan hanya untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat atau pemerintah.

Larangan-larangan. Larangan yang menyangkut penggunaan harta mencakup lima hal: (1) Pemilik harta tidak diperkenankan untuk mempergunakan atau menginvestasikannya yang akan mengakibatkan kesulitan, gangguan, dan penganiyaan serta ketidakadilan pihak lain. Misalnya, investasi yang akan membawa pencemaran lingkungan atau meningkatkan peluang kriminalitas. (2) Dalam pemanfaatan harta, segala bentuk transaksi dengan pendekatan riba, monopoli, dan penipuan di kecam keras (QS. An-Nisa: 161, Ar-Rum: 39, Al-Baqarah: 278-279, dan Al-Hasyr: 7-8). (3) Kebijaksanaan pemilik harta harus jauh dari penimbunan atau kekikiran ataupun pemborosan (QS. At-Taubah: 34 dan Al-Furqan: 67). Cara ini menimbulkan dampak negatif terhadap roda ekonomi. Penimbunan harta mengantar kepada stagnasi yang menghambat lajunya perkembangan ekonomi, sebaliknya pembelanjaan secara semena-mena berarti penghamburan sumber kekayaan yang dapat dinikmati oleh masyarakat khususnya kaum mustadh’afin. (4) Larangan penggunaan harta untuk memengaruhi penguasa guna mencapai keuntungan material (QS. Al-Baqarah: 188). Larangan ini mencakup sogok menyogok, kolusi antara pemegang harta dan penguasa yang merugikan masyarakat banyak. Dan, (5) Larangan terhadap pelanggaran atas ketentuan waris yang dicanangkan oelh syariat. Ini karena hukum waris yang dirinci secara jelas merupakan jaminan melebarnya pemilikan harta yang tadinya di tangan seseorang (Shihab, 1998: 110-111).

Larangan-larangan di atas dapat diinternalisasikan dalam konteks akuntansi khususnya akuntansi sosial perusahaan. Dalam konteks tangggung jawab sosial perusahaan, di mana perusahan dalam mendistribusikan harta kekayaannya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih dari masyarakat yang dapat menimbulkan permasalahan kesulitan bagi kelompok-kelompok miskin. Hal tersebut tentu menimbulkan jenis penindasan yang baru untuk menguasai masyarakat agar mereka tidak mempunyai kekuatan lagi untuk melawan kekuasaan perusahaan. Seperti misalnya pemberian dana pinjaman dengan tingkat  bunga yang tinggi, memprovokasi masyarakat dengan masyarakat yang lain dengan membiayai kelompok masyarakat satu untuk melakukan perlawan terhadap masyarakat lain yang mencoba untuk mengkritik aktivitas perusahaan. Sehingga memicu terjadinya konflik di antara masyarakat yang kemudian perushaan memanfaatka moment ini untuk terus menggerut keuntungan semaksimal mungkin.

Pemilik modal atau pemegang saham dalam hal ini diwakilkan oleh perusahaan sebagai entitas di tengah-tengah masyarkat tidak boleh menimbun kekayaannya, melainkan harus didisribusikan secara merata kepada kelompok-kelompok miskin yang ada di sekitar perusahaan. Karena salah satu penyebab mandegnya pertumbuhan ekonomi yaitu karena menumpuknya harta pada segelintir orang-orang tertentu saja.

Perusahaan tidak dianjurkan untuk memanfaatkan hartanya ke jalan yang dapat merugikan masyarakat. Hal ini juga demi eksistensi perusahaan di tengah masyarakat, perusahaan yang hanya mengejar keuntungan materi yang sebesar-besarnya di bawah sistem kapitalisme dan mengabaikan kepudulian terhadap kondisi sosial dan lingkungan, maka itu sama saja perusahaan akan menuju kehancurannya sendiri. Sejalan dengan paham Marxisme bahwa kapitalisme dengan berbagai sistem dan konsepnya akan menuju kepada kehancurannya. Selama kaum kapitalis masih tetap melakukan akumulasi properti privat (kekayaan), selama itu pula mereka akan menciptakan konflik kelas dan pasti akan dikalahkan oleh proletariat yang bangkit.

Tanggungjawab sosial dengan berbagai bentuk aktivitasnya, di mana perusahaan dapat menginternalisasikan dan mengaktualisasikan nilai-nilai ajaran Islam sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat sosial khususnya kaum mustadh’afin. Kehadiran akuntansi sosial di tengah gejolak ekonomi yang tidak menentu dapat dijadikan salah satu solusi untuk mengentaskan kemiskinan yang terus saja menjadi permasalahan rumit di setiap negara. Dengan berbagai aktivitas sosialnya, perusahaan tidak hanya bertujuan untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat atau pemerintah, melainkan hadir sebagai wujud kesadaran akan sesama manusia dan alam sebagai ciptaan Tuhan yang beremanasi dengan ciptaan-Nya. Jika hal tersebut dapat dipahami dan diimplementasikan oleh perusahaan, maka secara tidak langsung eksistensi perusahaan bersangkutan akan terjamin karena mendapat dukungan dari masyarakat sekitar.

Akuntansi sosial dengan konsep dan praktiknya mampu menginternalisasi pesan-pesan dalam Al-Qur’an yang benar, humanis, berkeadilan, emansipatoris dan teologikal. Persoalan mengenai bagaimana membebaskan kelompok eknomi lemah atau kaum mustadh’afin berkaitan erat terutama dengan bagaimana mendistribusikan harta. Sebab Al-Qur’an (Islam) berpendapat bahwa problem ekonomi terletak pada praktik ketidakadilan manusia dalam distribusi kekayaan, bukan pada menipisnya kekayaan alam dibanding dengan kebutuhan manusia. Oleh karena itu, akuntansi sosial dalam rangka pembebasan kelompok mustadh’afin terlebih dahulu harus dipahami ketentuan Al-Qur’an menyangkut pemanfaatan dan distribusi harta beserta larangan-larangannya.

Pendistribusian hak (nilai lebih) melalui akuntansi sosial (tanggungjawab sosial perusahan) tersebut adalah proses ‘’penyucian’’ akuntansi berupa pembebasan dari belenggu keserakahan dan pembebasan secara sosial. Menempatkan hak pada tempatnya dengan memisahkan antara hak dan yang bukan hak, merupakan dasar lahirnya nilai tambah spiritual sebagai sebuah kesadaran psikologik dan altruisme sebagai bentuk falah (kemenangan), hal ini juga dapat diistilahkan sebagai spiritual value added.

Referensi

Badruzaman, Abad. 2008. Teologi Kaum Mustadh’afin (Kajian Tematik Ayat-Ayat Mustadh’afin dengan Pendekatan Keindonesiaan. Yogyakarta: Pustaka Belajar, cet. II.

Engineer, Asghar Ali. 2009. Islam dan Teologi Pembebasan. Terjemahan oleh Agung Prihantoro. Yogjakarta: Pustaka Pelajar.

Shihab, Alwi. 1998. Islam Inklusif, Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama. Bandung: Mizan, cet. IV.

Bumi Panrita
About Bumi Panrita 86 Articles
Manusia Bugis

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*