Investasi

Adverst

Banjir Bandang Masamba, Luwu Utara. Dok. detiknews
Banjir Bandang Masamba, Luwu Utara. Dok. detiknews

Kita hampir tiap hari disuguhkan dengan iklan pasta gigi, yang mana penggunaannya selalu digambarkan secara penuh pada sikat gigi yang akan dipakai. Iklan pasta gigi apa pun mereknya, akan selalu memberikan gambaran seperti itu. Harus penuh sesuai dengan ukuran sikat gigi.

Apa yang terjadi setelahnya, hampir semua orang yang pernah menonton akan membenarkannya. Bahkan, itu bisa terjadi di luar kesadaran kita. Saya sendiri juga demikian. Bahwa setiap kali akan menggunakan pasta gigi, saya selalu mengukurnya agar sikat gigi itu penuh. Itu semua terjadi begitu saja.

Sampai suatu ketika, saya menyadari ada sesuatu yang terjadi. Tepatnya sekitar tujuh tahun lalu. Pada suatu malam, ketika hendak tidur, saya mengambil sebuah pasta gigi dan mulai menyikat gigi. Tiba-tiba saya menyadari banyak pasta gigi yang terbuang.

Sejenak saya berpikir, apakah saya sungguh sudah benar dalam memakai pasta gigi? Jika iya, kenapa mesti banyak yang terbuang. Maka pada malam itu juga saya mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi. Hingga pada esok paginya, ketika saya sedang menyikat gigi, saya putuskan hanya menggunakan pasta gigi seperlunya saja.

Itu terus berulang, saya lakukan. Dan rupanya, secara tidak langsung itu menghemat penggunaan pasta gigi secara tidak langsung. Dari kejadian itu, saya mencari sejumlah referensi atas perubahan sikap saya itu dan respon saya terhadap kebiasaan lama. Ketemulah tentang Jozef Goebbels, Menteri Propaganda Nazi.

Bahwa rupanya, semenjak saya tahu cara penggunaan pasta gigi dan sikat gigi, saya mungkin telah dimanipulasi oleh sebuah teori pengulangan. “Sebarkan kebohongan berulang-ulang kepada publik. Kebohongan yang diulang-ulang akan diterima sebagai kebenaran,” kata Goebbels. Begitu mengerikannya.

Dan semenjak beberapa tahun terakhir, iklan pasta gigi ini telah merasuki program-program pemerintah. Misalkan saja bahwa investasi itu baik untuk rakyat. Sebab dengan investasi lapangan kerja akan mudah didapatkan. Hal ini kemudian didengungkan di mana-mana termasuk pada sejumlah media mainstream.

Tidak hanya itu, penggunaan BuzzeRp juga menambah banyaknya informasi tentang investasi. Sebab investasi terus-terusan dinarasikan sebagai sebuah jalan pintas menuju kehidupan rakyat yang lebih baik. “Come to invest in Indonesia” kata Presiden Jokowi.

Tentu ini niat adalah baik. Tapi tentu saja niat baik itu tidaklah cukup untuk menjadi lebih baik. Sebagai contoh misalnya, pembangunan smelter. Memang itu menyerap tenaga kerja tapi tenaga kerjanya banyak dari luar. Seperti dari China. Kita tentu tidak membenci ini tapi apakah tenaga kerja kita tidak ada sehingga mesti impor.

Tidak sampai di situ, sejumlah masalah lain juga tidak bisa dinafikkan. Kita akhirnya berbangga dan berbesar hati bahwa kita berhasil membangun smelter itu. Secara perkembangan memang dalam pembangunan smelter ini. Tapi dilain pihak, DPR telah mengesahkan undang-undang Minerba yang di dalamnya terdapat pasal tidak masuk akal.

Seperti pasal 45 yang mengatur jika terdapat mineral lain yang tergali dalam satu masa eksplorasi maka tidak akan terkena royalti. Mengerikan bukan. Sebab ini bisa menjadi bagi pelanggaran hukum dan eksploitasi yang berlebihan dari sejumlah perusahaan tambang yang memiliki izin. Manalagi pada pasal 165 yakni penghapusan sanksi pidana.

Contoh lain, demi perlancar investasi, pemerintah akan berencana menghapus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Ini terbukti dalam Peraturan Menteri (Peremen) Nomor 24 tahun 2018. Sungguh ini adalah sebuah kecelakaan berpikir.

Ini baru ada dalam Permen loh! Bagaimana nantinya ketika penghampusan IMB dan AMDAL ini masuk dalam udang undang seperti yang tertuang dalam Rancangan Undang Undang (RUU) Omnibus Law yang banyak ditentang publik. Sebab dalam RUU itu salah satu pasal yang dicabut adalah pasal 40 dalam UU nomor 32 tahun 2009.

Yang mana pasal itu menyebutkan bahwa izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha. Karenanya, kuat dugaan jika penghapusan pasal ini akan membuat perusahaan kurang atau bahkan tidak mempertimbangkan lingkungan dalam pengoperasiannya.

Sebagai akibat dari itu, maka rakyatlah yang akan menjadi korban. Lihatlah misalnya contoh paling nyata tentang apa yang terjadi di Luwu Utara. Banjir bandang yang melanda wilayah ini membuat puluhan nyawa melayang dan belasan ribu orang mengungsi. Bahkan, bisa jadi ratusan miliaran kerugian yang ditimbulkannya.

Bencana yang terjadi di Luwu Utara hari ini pada dasarnya telah diprediksi oleh Universitas Hasanuddin sejak tahun 2017.  Bahkan, hasil penelitian itu telah diterbitkan dalam bentuk jurnal sains tahun 2019 lalu. Bahwa pengalihfungsian lahan menjadi perkebunan, pemukiman penduduk, dan kegiatan ilegal logging.

Foto DAS dan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Pasca Banjir Bandang di Masamba Lutra yang Dipantau dari udara. Dok: Portal Makassar

Tidak hanya itu, Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) Sulsel menilai bahwa banjir di Luwu Utara karena konsesi perkebunan sawit yang dikeluarkan izin usaha pertambangan. KPA Sulsel mencatat bahwa dari luas Luwu Utara sekitar 750 ribu hektare, sekitar 90 ribu hektare merupakan Hak Guna Usaha (HGU).

Masih dari data KPA Sulsel, sekitar 84 ribu hektare dikuasai oleh tujuh perusahaan swasta dan sektar 5 ribu hektare dikuasai oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Mirisnya lagi, lebih dari 61 ribu hekare merupakan lahan untuk perkebunan kelapa sawit. Maka dari itu, data ini perlu menjadi bahan evaluasi Pemkab Luwu Utara ke depan.

Selain Luwu Utara, Konawe Utara di Sulawesi Tenggara (Sultra) juga hampir serupa. Sedikitnya, 4.414 orang mengungsi akibat banjir di wilayah ini. Belum lagi kerugian materil warga, atau bahkan tekanan secara psikologis. Karena, banjir ini hampir tahun terjadi.

Penyebabnya hampir sama yakni kerusakan lingkungan. Berdasarkan data yang disampaikan oleh Walhi Sultra, bahwa hutan yang ada di Konawe Utara hanya menyisakan 30 persen sisanya telah dikonversi menjadi lahan tambang. Di daerah ini ada 14 izin perkebunan sawit sejak 15 tahun terakhir dengan luas mencapai 1.050 hektare.

Selain itu, ada juga 71 Izin Usaha Pertambangan (IUP). Data Walhi Sultra tahun 2019, ada 23 perusahaan tambang yang mengantongi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dengan luas sekitar 10.158 hektare. Karenanya, jika tidak ditangani secara serius maka korban banjir di Konawe akan selalu ada setiap tahun.

Kupikir ini dua daerah ini menjadi bukti nyata bahwa investasi tidak selalu sejalan dengan kesejahteraan rakyat. Bahkan, malah bisa menjadi sebaliknya yakni penderitaan rakyat. Sebab jika sudah terjadi bencana seperti itu, pemerintah seperti hanya mengangkat tangan sambil menyalahkan cuaca yang ekstrim misalnya.

Karena itu, evaluasi terhadap program investasi harus dan mendesak untuk dilakukan pemerintah. Kampanye program investasi ini tidak boleh mengabaikan hak rakyat untuk mendapatkan tempat dan penghidupan yang layak. Pemerintah tidak boleh menjadi korban iklan investasi dari perusahaan internasional.

Seperti apa yang saya alami pada iklan pasta gigi puluhan tahun itu. Pemerintah harus jeli melihat dan mengukur investasi apa yang baik untuk rakyat. Atas apa yang terjadi hari ini, pemerintah harus segera menyadari diri bahwa bencana bukan hanya tentang cuaca sebagai akibat dari pemanasan global.

Tapi ini juga tentang kesalahan berpikir dan juga bisa kesalahan penafsiran investasi. Ingat bahwa apa yang baik menurut pemerintah belum tentu baik untuk rakyat. Termasuk misalnya terkait investasi ini. Hey, kepada pemerintah ingatlah negara Nauru. Belajarlah dari sana.

Jangan sampai pemerintah dan para BuzzeRp hari ini dimanipulasi oleh keinginan manusia yang serakah. Atau seperti iklan pasta gigi yang meminta secara langsung kepada konsumen untuk berlebihan. Ingat kata Jean Baudrillard dalam bukunya Simulakra dan Simulasi bahwa kita hidup di dunia di mana ada semakin banyak informasi, dan semakin sedikit artinya. Kupikir demikian, salam cinta aku mencintaimu.

Penulis: Sofyan Basri (Pustakawan Ruang Abstrak Literasi)

Bumi Panrita
About Bumi Panrita 86 Articles
Manusia Bugis

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*