Menyoal “Profesionalisme” Akuntan Garuda Indonesia

Adverst

jagoakuntansi.com
jagoakuntansi.com

Bersama sejarah kita belajar kegagalan. Bersama sejarah kita belajar cinta”. (Manusia Lasiai)

Sejak April 2019 hingga akhir tahun 2019, PT. Garuda Indonesia menjadi rebutan panggung media publik. Populeritas Garuda Indonesia tak tertandingi, karena kasus Garuda Indonesia punya bumbu sedap yang lebih menarik perhatian publik sehingga intensitas sharing yang lebih cepat dan masif. Ada bumbu infotaiment-nya, dramatik dan romatikanya, dan politiknya.  Diawali kasus penyelendupan Harley Davidson atau sepeda Bromptonnya Garuda oleh Direktur Utama Garuda Indonesia,  kemudian dibumbui cewek-cewek cantik “pramugari” yang memiliki hubungan romantik dengan Direktur Utama Garuda Indonesia. Kecenderungan publik memang lebih tertarik pada bumbu-bumbunya ketimbang substansi kasusnya.

Garuda Indonesia sebagai perusahaan yang berorientasi pada penyediaan jasa transportasi udara “maskapai penerbangan” yang telah beroperasi di Indonesia kurang lebih 70 tahun. Sejauh ini, masalah yang dihadapi Garuda Indonesia hanya pada wilayah teknis dan standar operasional penerbangan, kini Garuda tersandung kisruh Laporan Keuangan. Berawal dari hasil Laporan Keuangan Garuda Indonesia untuk tahun buku 2018. Dalam laporan tersebut, seperti yang diberitakan banyak media serta penuturan afirmasi pihak kementerian keuangan (Kemenkeu), Garuda Indonesia membukukan laba bersih sebesar USD 809,85 ribu atau setara Rp. 11.33 miliar (asumsi kurs Rp. 14.000 per dolar AS). Angka ini melonjak tajam dibanding laporan keuangan tahun 2017 yang justru mengalami kerugian sebesar USD 216,5 juta.

Laporan keuangan Tahun 2018 meskipun mencatatkan keuntungan justru menimbulkan polemik, lantaran dua komisaris Garuda Indonesia Chaerul Tanjung dan Dony Oskaria (saat ini sudah tidak menjabat), menganggap laporan keuangan 2018 Garuda Indonesia tidak sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Dengan dalih bahwa Garuda Indonesia memasukkan keuntungan dari PT. Mahata Aero Teknologi yang memiliki utang kepada Garuda Indonesia terkait dengan kerja sama  pemasangan wi-fi yang belum terbayarkan. Kisruh Laporan keuangan tersebut menyeret auditor Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagai pihak yang bertanggungjawab atas laporan keuangan Garuda Indonesia.

Akhir April 2019 Bursa Efek Indonesia (BEI) memanggil jajaran direksi Garuda Indonesia terkait kisruh laporan keuangan tersebut. Selain itu, turut hadir juga KAP Tanubrata Sutanto Fami Bambang & Rekan (member of BDO International) sebagai auditor yang memeriksa laporan keuangan Garuda Indonesia. Kemudian awal Mei Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang memiliki otoritas pengaturan dan pengawasan tehadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, Pasar Modal, dan sektor IKNB meminta BEI melakukan verifikasi terhadap kebenaran atau perbedaan pendapat mengenai pengakuan pendapatan yang menjadi sumber konflik Laporan Keuangan Garuda Indonesia.

Setelah melalui berbagai proses dan prosedur pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait, akhir Juni 2019 Garuda Indonesia terbukti melanggar beberapa regulasi. Garuda Indonesia mendapat sanksi dari OJK, BEI, dan Kemenkeu. Selain Garuda Indonesia, Akuntan Publik (AP) Kanser Sirumpea dan KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan juga dikena sanksi atas dasar “kelalaian dalam mengaudit laporan keuangan PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan Entitas Anak Tahun Buku 2018. 

OJK mengenakan sanksi kepada jajaran Direksi dan Komisaris Garuda Indonesian membayar dendan Rp. 100 juta atas pelanggaran Bapepam No. VIII.G.11 tentang tanggungjawab Direksi atas Laporan Keuangan. Selain itu, sanski administratif berupada denda sebesar Rp. 100 juta kepada PT. Garuda Indonesai atas pelanggaran Peraturan OJK No. 29/POJK.04/2016. Sementara BEI resmi menjatuhkan sanksi kepada PT. Garuda Indonesia atas kasus klaim laporan keuangan perseroan yang menuai polemik berupa denda senilai Rp. 250 juta dan restatement atau perbaikan ulang laporan keuangan perusahaan.

Jatuhnya sanksi menandai terangnya titik akhir kasus. Namun tetap menyisakan berbagai perntanyaan yang mesti dianalisa lebih dalam. Setelah menyelisik berbagai fakta, yang menjadi sumber kisruh laporan keuangan adalah “pengakuan dan penyajian pendapatan” atas kerja sama dengan PT. Mahata Aero Teknologi. Hal yang patut disoroti setelah menguraikan fenomena dan fakta kisruh Laporan Keuangan Garuda Indonesia adalah profesionalisme akuntan publik sebagai profesi independen yang mengedapankan sikap mental independensi dan integritas keprofesian.

Polemik Pengakuan Pendapatan

Pengakuan dan penyajian pendapatan atas transaksi kerja sama dengan PT. Mahata Aero Teknologi yang dilakukan oleh akuntan Garuda Indonesia menjadi sumber polemik. Manajemen Garuda Indonesia melakukan pembelaan dengan dalih bahwa Standar Akuntansi Keuangan (SAK) memberikan pedoman bagi cara pengakuan dan saat pengakuan penghasilan bagi manajemen suatu perusahaan. Manajemen dapat memilih struktur transaksi bisnis yang akan dilakukannya dengan pihak lain untuk dapat memenuhi suatu SAK. SAK memungkinkan manajemen mengakui suatu penghasilan sekaligus dalam suatu tahun, ataupun tersebar selama jangka waktu perjanjian transaksi, berdasarkan kondisi-kondisi yang tercantum dalam perjanjian. Olehnya itu, menajemen memutuskan untuk mengakui penghasilan dari PT. Mahata Aero Teknologi meski manfaat ekonomi belum diterima sebagian atau sepenuhnya.

SAK mensyaratkan perusahaan mengakui pedapatan dengan dua metode pencatatan akuntansi. Pertama, metode accrual basic – penghasilan dapat diakui walaupun arus kas belum diterima sebagian atau seluruhnya oleh perusahaan. Kedua, metode cash basic – pengakuan pedapatan  apabila arus kas sudah diterima oleh perusahaan. Dari perspektif ini, apa yang dilakukan Manajemen mendapat legitimasi teoretik-legal. Dengan demikian, metode pencatatan ini memberikan ruang bagi manajemen untuk melakukan praktik manajemen laba (earnings management) dengan cara mengakui pendapatan sekaligus dalam satu tahun, atau mengakui pendapatan secara tersebar dalam jangka waktu perjanjian. Keduanya dapat diambil demi memengaruhi jumlah total laba/rugi bersih yang akan diakui perusahaan dalam tahun diakuinya penghasilan. Hal ini memutuskan manajemen Garuda Indonesia akhirnya mengeluarkan pernyataan resmi mengaku tidak akan melakukan audit ulang terkait laporan keuangan 2018 yang dinilai tidak sesuai, setelah laporan keuangannya ditolak oleh dua Komisarisnya.

Fuad Rizal, Direktur Keuangan & Manajemen Risiko Garuda Indonesia mengakui bahwa perusahaannya tidak melanggar Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 23 karena secara substansi pendapatan dapat dibukukan sebelum kas diterima. Ia juga meyakinkan semua pihak agar tak perlu curiga dengan laporan maskapai pelat merah tersebut. Apalagi, menurut dia, auditor yang memeriksa laporan keuangan Garuda, yakni KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan merupakan anggota dari BDO International.

Apa yang diklaim oleh Manajemen Garuda yang diafirmasi melalui laporan keuangan tahun 2018 oleh auditor KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan terkait pengakuan pendapatan tersebut secara umum dengan menggunakan metode pecatatan akuntansi yang dipersyaratkan ada benarnya. Tetapi metode accrual basic sebagaimana yang tertuang dalam PSAK 23 memiliki ketentuan khusus terkait dengan penjualan atau pendapatan jasa bila pengerjaan memakan waktu melebihi satu priode (bulan atau tahun). PSAK 23 mensyaratkan pengakuan pendapatan jasa jika hasil transaksi terkait dengan pendapatan jasa dapat diestimasi secara andal (dapat dipertanggungjawabkan), maka pendapatan yang berhubungan dengan transaksi tersebut diakui dengan mengacu pada tingkat penyelesaian dari transaksi pada akhir priode pelaporan. Hasil transaksi dapat diestimasi secara andal jika seluruh kondisi yang dipersyaratkan terpenuhi – jumlah pendapatan dapat diukur secara andal, kemungkinan besar manfaat ekonomik sehubungan dengan transaksi tersebut akan mengalir ke entitas, tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada akhir priode pelaporan dapat diukur secara andal, biaya yang timbul untuk transaksi dan biaya menyelesaikan transaksi tersebut dapat diukur secara andal.

Mencermati apa yang dipersyaratkan PSAK 23 paragraf 28 dan 29 sangat bertentangan dengan penafsiran atas pengakuan pendapatan yang dilakukan oleh manajemen Garuda Indonesia. Pengakuan pendapatan tersebut terlalu dini dan tidak dapat diandalkan sebab komitmen kontrak kerja sama baru diteken pada 31 Oktober 2018. Kalau masih kontrak itu belum diakui sebagai transaksi. Namun, transaksi yang diklaim manajemen Garuda dan Mahata dalam laporan keuangan pada dasarnya boleh saja dilakukan, dengan catatan sudah mencetak prestasi kerja atau sudah ada pengorbanan ekonomik dan estimasi pendapatan yang dapat diukur secara andal. Sementara, Desember 2018 kontrak diamandemen dengan jangka waktu kontrak 15 tahun. Dengan demikian Garuda Indonesia belum dapat mengakui kerjasama sama tersebut sebagai pendapatan pada 2018.

Oleh karena itu, laporan keuangan Garuda Indonesia yang diaudit oleh Akuntan Publik (AP) Kasner Sirumapea dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang, dan Rekan. AP belum secara tepat menilai substansi atas perlakuan akuntansi pada pengakuan pendapatan. AP ini sudah mengakui pendapatan piutang meski belum ada transaksi ekonomik dan secara nominal belum diterima oleh perusahaan. Selain PSAK 23, AP juga terbukti melanggar Standar Audit (SA) 315 atas Pengidentifikasian dan Penilaian Risiko Kesalahan Penyajian Material Melalui Pemahaman Atas Entitas dan Lingkungannya”. Standar Audit (SA) 500 atas “Bukti Audit”, akuntan publik belum sepenuhnya mendapatkan bukti audit yang cukup untuk menilai perlakuan akuntansi sesuai dengan substansi perjanjian transaksi tersebut. Standar Audit (SA) 560 “Peristiwa Kemudian”, AP tidak bisa mempertimbangkan fakta-fakta setelah tanggal laporan keuangan sebagai dasar perlakuan akuntansi.

Keterlibatan Auditor dalam menyajikan laporan keuangan Garuda Indonesia tentu menyisakan pertanyaan integritas kinerja akuntan publik. International Standars Audit (ISA) menegaskan tujuan auditor memberikan asurans yang memadai (reasonable assurance) bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material yang disebabkan oleh kesalahan (error) atau manipulasi/kecurangan (fraud). Error merupakan kesalahan yang tidak disengaja meliputi kesalah pengumpulan data, kesalahan interpretasi data, dan kesalahan menerapkan prinsip-prinsip akuntansi. Sedangkan fraud adalah tindakan yang disengaja untuk kepetingan pribadi atau kelompok tertentu, perbuatan melawan hukum, meliputi manipulasi atau pengubahan catatan akuntansi atau dokumen pendukung, salah saji pengungkapan transaksi yang disengaja.

Tujuan keseluruhan auditor independen dan pelaksanaan suatu audit berdasarkan pada Standar Audit (SA) 200. Tujuan suatu audit adalah untuk meningkatkan derajat kepercayaan pemakai laporan keuangan yang dituju. Auditor memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan sebagai suatu keseluruhan bebas dari salah saji material, baik disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, yang memungkinkan auditor untuk menyatakan opini atas laporan keuangan yang disusun. Menerbitkan laporan tentang laporan keuangan dan mengkomunikasikannya berdasarkan temuan auditor. Dan, dalam semua kasus ketika keyakinan memadai tidak dapat diperoleh dan opini wajar dengan pengecualian dalam laporan auditor tidak memadai dalam kondisi yang bertujuan untuk melaporkan kepada pemakai laporan keuangan yang dituju, SA menuntut auditor untuk tidak menyatakan opini atau manarik (mengundurkan) diri dari perikatan.

SA 200 juga memuat ketentuan etika yang berkaitan dengan audit atas laporan keuangan, di mana auditor harus mematuhi ketentuan etika yang relevan, yang berkaitan dengan perikatan audit atas laporan keuangan. Auditor harus merencanakan dan melaksanakan audit dengan skeptisisme profesional mengingat adanya kondisi yang mungkin menyebabkan terjadinya salah saji material atas laporan keuangan. Auditor juga harus menggunakan professional judgement dalam merencanakan dan melaksanakan audit atas laporan keuangan. Untuk memperoleh keyakinan yang memadai, auditor harus memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk mengurangi risiko audit ke tingkat rendah yang dapat diterima dan dengan demikian memungkinkan auditor menarik kesimpulan memadai yang mendasari opini auditor.

Kasus laporan keuangan yang terjadi pada Garuda Indonesia yang melibatkan Akuntan Publik dari KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan merupakan anggota dari BDO International telah terbukti lalai dalam menjalankan tugas sebagai auditor, melanggar beberapa regulasi terkait standar profesi akuntan publik, standar audit, dan standar akuntansi keuangan sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya – UU Akuntan Publik Nomor 5 Tahun 2011 PSAK 23, SA 200, SA 315, SA 500, dan SA 560 . Atas kelalaian tersebut, Menteri Keuangan memberikan sanksi pembekuan izin selama 12 bulan. Melalui Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (P2PK), Kemenkeu menjatuhkan sanksi berupa peringatan tertulis disertai kewajiban untuk melakukan perbaikan terhadap Sistem Pengendalian Mutu (SPM) KAP dan dilakukan review oleh BDO Intertanional Limited. Selain itu, OJK mengeluarkan surat perintah tertulis kepada KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan (Member of BDO International Limited) untuk melakukan perbaikan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu atas pelanggaran Peraturan OJK Nomor 13/POJK.03/2017 jo. SPAP Standar Pengendalian Mutu (SPM 1) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah ditetapkannya.

Kasus “memoles” laporan keuangan Garuda Indonesia, membuat integritas profesi akuntan publik dipertanyakan. Sebab, “kelalaian” yang dipraktikkan dalam profesi ini bukan lagi dalam hitungan “receh”. Selain laporan keuangan Garuda, sebelumnya sudah terjadi pula kasus yang berskala besar, melibatkan kecurangan akuntan publik. Salah satunya kasus yang menyangkut audit laporan keuangan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance). Akibatnya, dua akuntan publik, yakni Marlinna dan Merliyana Syamsul dari kantor akuntan publik Satrio, Bing, Eny, dan rekan (Deloitte Indonesia) dicabut izinnya secara permanen oleh OJK.

Akuntan “Pesulap” Realitas?

Profesi akuntansi memang merupakan salah satu profesi yang banyak diminati. Namun tidak sedikit pula mereka yang bergelut di dunia profesi ini melakukan tidakan yang  bertentangan dengan standar atau regulasi (malpraktik) maupun penyimpangan moral (moral hazard) yang merugikan berbagai pihak yang membutuhkan hasil laporan keuangan. Tindakan ini memiliki modus dan motif yang berbeda­-beda,  pribadi dan atau kelompok.

Pada tataran manajemen entitas, motif kecuruangan laporan keuangan umumnya dilakukan dengan mengatur tingkat laba “manajemen laba” untuk kepentingan baik manajemen atau menghemat pajak, bonus yang diberikan perusahaan kepada manajemen apabila perusahaan dapat mencapai tingkat laba tertentu, atau kebutuhan akan performa yang bagus di mata publik seperti keinginan perusahaan agar saham tetap diminati investor. Bagi akuntan publik dari banyak kasus disebabkan oleh inisiatif keberlanjutan perikatan, adanya tekanan atau suatu dorongan melakukan kecurangan (tekanan ekonomi keluarga, utang, dll), audit fee yang tinggi, dan imbalan jasa atau materi lainnya.

Ketika motif keuntungan pribadi atau kelompok sudah berada di puncak rasionalisasi serta sifat-sifat manusia seperti keserakahan dan kebutuhan menguasai mereka, maka prinsip-prinsip dasar etika profesi seperti prinsip integritas, objektivitas, kehati-hatian, kompetensi profesional, kerahasiaan, dan perilaku profesional hanya sekedar topeng menutupi realitas hakiki. Pada saat itulah akuntan bertransformasi menjadi “pesulap”.

Akuntan “pesulap” realitas, menciptakan realitas untuk menutupi realitas lain. Seperti kasus laporan keuangan Garuda Indonesia, manajemen dan akuntan mengakui keberadaan pendapatan yang sebenarnya tidak ada secara maujud dengan kata lain hanya “mengada”. Pendapatan “meng-ada” karena pengakuan akuntan. Akuntan sebagai pencipta realitas semu dengan cara merasionalisasi secara menyimpang atau kerancuan bernalar (logical fallacies) terhadap standar. Atau, menciptakan realitas sebagai wujud kreatifitas, bukankah akuntansi itu adalah seni mencatat, mengelompokkan, dan mengomunikasikan informasi ekonomik. Atau seninya sudah kehilangan esensi, yang tersisa hanya kreatifitas untuk menyenangkan pihak tertentu, “asal bapak senang”.

Sebaiknya para akuntan belajar dari banyak kasus, baik kasus skala kecil maupun besar, skala nasional atau skala internarsional. Kesalahan atau kecurangan yang melibatkan auditor merugikan banyak pihak. Selain itu, untuk tetap menjaga wibawa profesi di mata publik, akuntan seharusnya mengedapankan prinsip-prinsip kode etik dan profesionalisme akuntan. Bagi pihak otoritas terkait, seperti BEI, OJK, P2PK, Kementerian Keuangan, BPK, IAI, IAPI dan Otoritas lainnya terus mengawasi secara ketat terutama melakukan sinergitas atau keseragaman regulasi yang masih tumpang tindih, kaku, dan ambigiusitas, sehingga memiliki celah yang dapat dipersepsikan secara berbeda serta menjadi lubang kreatifitas oleh para manipulator. Hal ini tentu bertujuan untuk menghindari dampak besar yang menggoyahkan stabilitas keuangan negara dan menjadi salah satu faktor pemicu krisis seperti skandal-skandal besar skala internasional sejak tahun 1930-an yang melibatkan banyak Kantor Akuntan Publik.

Meminjam ucapan John Maynard Keynes ekonom Inggris, hampir seabad silam, ”Sekali diri kita membiarkan tak mematuhi batu uji akuntan, kita sedang memulai mengubah peradaban”. Betapa dahsyatnya pengaruh akuntan bagi nasib seseorang, entitas, dan negara apalagi akuntan yang sudah berkaliber internasional, sehingga sudah sepantasnya tak sekadar bertumpu pada teori dan konsep yang beku dan kaku. Sudah saatnya akuntan merefleksi profesionalismenya serta merevolusi mental untuk merebut kembali keluhuran profesi.

Penulis: Jumardi @Manusialasiai

15 Desember 2019

Bumi Panrita
About Bumi Panrita 86 Articles
Manusia Bugis

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*